Biaya pajak Toyota Kijang Innova Reborn Diesel Manual pada 2026 di Jakarta sudah berada di kisaran Rp7,01 juta. Angka itu muncul dari simulasi pajak tahunan yang menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Pendorong utamanya datang dari penyesuaian Nilai Jual Kendaraan Bermotor atau NJKB. Data Samsat Jakarta mencatat NJKB model ini naik menjadi Rp327 juta dari sekitar Rp311 juta pada tahun sebelumnya.
NJKB yang naik ikut mengerek PKB
Dalam perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, NJKB menjadi acuan utama. Nilai ini dihitung dari Harga Pasaran Umum yang diperoleh dari berbagai sumber valid pada awal Desember tahun pajak sebelumnya.
Saat NJKB meningkat, Dasar Pengenaan Pajak atau DP PKB juga ikut terdorong. Dampaknya langsung terasa pada besaran PKB yang harus dibayar pemilik kendaraan setiap tahun.
Simulasi untuk wilayah Jakarta memakai asumsi kendaraan pertama dengan tarif PKB 2 persen. Dari NJKB Rp327 juta, DP PKB dihitung menjadi Rp343.350.000 setelah dikalikan bobot 1,05.
Dari dasar itu, PKB yang muncul adalah Rp6.867.000. Setelah ditambah SWDKLLJ sebesar Rp143.000, total pajak tahunan menjadi Rp7.010.000.
Naik, tetapi masih tergolong moderat
Jika dibandingkan dengan pajak 2025 yang berada di sekitar Rp6,67 juta, beban pajak tahun ini bertambah sekitar Rp336.000. Kenaikannya sekitar 5 persen, sehingga belum tergolong lonjakan besar, tetapi tetap perlu masuk ke perencanaan biaya rutin.
Innova Reborn Diesel Manual sendiri masih banyak dipilih di Indonesia. Mobil ini dipakai untuk kebutuhan keluarga maupun operasional bisnis, sehingga perubahan pajaknya tetap relevan bagi banyak pemilik.
Perhitungan bisa berbeda di daerah lain
Angka Rp7,01 juta tersebut hanya berlaku untuk Jakarta. Besaran pajak di wilayah lain dapat berbeda karena mengikuti kebijakan Samsat setempat dan tarif PKB provinsi masing-masing.
Status kendaraan juga ikut memengaruhi tarif. Jika Innova Reborn tercatat sebagai kendaraan kedua atau seterusnya atas nama yang sama, tarif PKB bisa lebih tinggi, bahkan hingga 2,5 persen atau lebih.
Selain itu, pemilik kendaraan perlu memperhatikan batas waktu pembayaran. Keterlambatan dapat memunculkan denda bulanan yang menambah beban biaya.
Cara mengecek dan mengantisipasi
Untuk memastikan nominal terbaru, pemilik bisa mengecek melalui aplikasi E-Samsat atau datang langsung ke kantor Samsat terdekat. Pemeriksaan data secara berkala penting agar NJKB dan komponen pajak yang tertera tetap sesuai.
Pencatatan tanggal jatuh tempo juga membantu agar pembayaran tidak terlewat. Jika ada rencana mutasi atau jual beli kendaraan, pembayaran lebih awal bisa mengurangi potensi hambatan administrasi.
Di sejumlah daerah, pemerintah daerah terkadang menyiapkan program diskon denda. Jika program seperti itu tersedia, pemilik dapat memanfaatkannya untuk meringankan biaya perpanjangan STNK.
Bagi masyarakat yang tinggal di Jambi dan memiliki model ini, pengecekan langsung ke Samsat setempat atau layanan digital resmi tetap menjadi cara paling aman. Langkah itu membantu memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan data terbaru kendaraan.
