Pemerintah menyiapkan perubahan besar bagi kehidupan nelayan dan awak kapal perikanan lewat program kampung nelayan yang dibangun dalam skala luas. Dalam program itu, sebanyak 1.386 kampung nelayan akan segera diresmikan, dengan target pengembangan mencapai 1.500 kampung setiap tahun.
Setiap kawasan juga akan dilengkapi fasilitas penunjang seperti cold storage dan pabrik es. Kehadiran infrastruktur ini ditujukan untuk membantu menjaga mutu hasil tangkapan sekaligus memperkuat rantai usaha perikanan agar nilai ekonominya meningkat.
Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga menggarisbawahi perlunya perlindungan kerja yang lebih kuat bagi awak kapal perikanan. Di Monumen Nasional, Jakarta, saat peringatan May Day, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berbicara tentang buruh secara umum, tetapi juga menaruh perhatian pada pekerja laut yang menghadapi risiko kerja tinggi.
Prabowo menyampaikan bahwa ia baru menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188. Aturan itu menjadi dasar penguatan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan, sekaligus memberi payung hukum yang lebih jelas bagi hak kerja mereka.
Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 lewat Perpres tersebut diarahkan untuk memperbaiki standar kerja di sektor perikanan. Fokusnya mencakup keamanan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan awak kapal saat bekerja di laut.
Perhatian pemerintah pada sektor ini tidak berhenti pada regulasi. Prabowo menempatkan isu nelayan dan awak kapal sebagai bagian dari agenda yang lebih besar untuk memperbaiki nasib masyarakat pesisir.
Program kampung nelayan yang disiapkan pemerintah disebut dirancang untuk menjangkau sekitar 6 juta nelayan beserta keluarga mereka. Jika dihitung bersama anak dan istri, jumlah warga yang terdampak disebut bisa melampaui 20 juta orang.
Pemerintah juga menjalankan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengubah desa pesisir menjadi kawasan perikanan modern yang produktif dan terhubung dari hulu ke hilir.
Dalam pelaksanaannya, sekitar 1.000 kapal kecil akan diintegrasikan ke dalam KNMP dan dikelola oleh koperasi desa. Sementara itu, kapal-kapal besar akan mendukung operasi perikanan laut lepas bersama BUMN perikanan, Agrinas Jaladri Nusantara.
Pemerintah memproyeksikan KNMP mampu menyerap lebih dari 500.000 tenaga kerja, bahkan hingga 600.000 orang dalam ekosistem industri perikanan nasional. Dengan skala itu, program tersebut diposisikan bukan hanya sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai upaya membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.
Di tengah peringatan May Day, pesan yang dibawa pemerintah menjadi semakin tegas. Perlindungan buruh kini didorong tidak hanya menyentuh pabrik dan kawasan perkotaan, tetapi juga merambah awak kapal perikanan dan nelayan yang menopang ekonomi laut.
