Pertamina menegaskan belum ada aturan resmi yang melarang mobil bermesin 1.400 cc ke atas mengisi Pertalite. Perusahaan juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan merek maupun kapasitas mesin kendaraan.
Penegasan itu muncul setelah kabar soal larangan Pertalite untuk sejumlah mobil ramai beredar di media sosial. Isu tersebut sempat dikaitkan dengan tanggal 1 Juni, namun hingga kini belum ada ketentuan resmi yang membuat informasi itu berlaku sebagai aturan.
Daftar mobil yang beredar belum punya dasar kebijakan
Kebingungan di publik dipicu oleh unggahan di media sosial, termasuk di TikTok pada Senin (18/5). Dalam unggahan itu disebut ada 20 model mobil yang masuk daftar larangan, di antaranya Toyota Avanza, Daihatsu Terios, Honda BR-V, Suzuki Ertiga, Wuling Cortez, dan Chery Omoda 5.
Pertamina menegaskan daftar tersebut tidak memiliki dasar kebijakan resmi. Hingga saat ini, tidak ada arahan dari pemerintah maupun regulator yang membatasi penggunaan Pertalite untuk mobil tertentu.
Pertamina tunggu arahan pemerintah
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa perusahaan akan menjalankan kebijakan sesuai arahan resmi pemerintah. Ia juga menegaskan belum ada aturan pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan atau kapasitas mesin.
Pernyataan itu sekaligus menepis anggapan bahwa akan ada larangan baru yang berlaku pada 1 Juni 2026. Karena belum ada aturan resmi, informasi yang beredar di media sosial tidak bisa diperlakukan sebagai ketentuan yang sudah berlaku.
Wacana lama yang kembali muncul
Pembahasan soal pembatasan mobil bermesin di atas 1.400 cc memakai Pertalite sebenarnya bukan hal baru. Gagasan itu sudah muncul sejak 2022 saat pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
Dalam wacana tersebut, kendaraan dengan mesin 1.400 cc ke atas dinilai seharusnya memakai BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Tujuannya agar subsidi BBM lebih tepat sasaran dan tidak digunakan oleh kendaraan yang dianggap sudah mampu menggunakan bahan bakar non-subsidi.
Meski pernah dibahas, wacana itu belum berubah menjadi kebijakan yang berlaku di lapangan. Artinya, pembatasan tersebut masih sebatas gagasan dan belum menjadi aturan resmi yang mengikat pengguna kendaraan.
Pertalite masih jadi ruang rawan misinformasi
Pertalite tetap menjadi BBM subsidi yang kerap memunculkan perdebatan soal distribusi dan ketepatan sasaran. Kondisi itu membuat kabar pembatasan seperti ini cepat menyebar dan mudah menimbulkan salah paham di masyarakat.
Di tengah derasnya informasi di media sosial, Pertamina meminta publik tidak langsung percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Perusahaan juga mengimbau masyarakat tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas status resminya agar tidak menambah kebingungan soal penggunaan Pertalite.
Source: www.cnnindonesia.com