Pertamina Patra Niaga menegaskan kabar tentang daftar mobil yang disebut dilarang membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 tidak benar. Perusahaan memastikan informasi yang ramai dibagikan di media sosial itu merupakan hoaks dan tidak punya dasar kebijakan resmi.
Isu tersebut sempat memunculkan narasi bahwa mobil bermesin 1.400 cc ke atas tak lagi bisa mengisi Pertalite. Ada pula daftar merek dan model tertentu yang ikut beredar, tetapi Pertamina menegaskan tidak ada aturan seperti itu saat ini.
Tidak Ada Kebijakan Baru yang Mengatur Daftar Mobil
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa informasi soal daftar merek kendaraan yang tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 tidak benar. Ia juga menegaskan belum ada rencana maupun arahan dari pemerintah dan regulator terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu.
Penegasan serupa juga berlaku untuk batasan berdasarkan kapasitas mesin. Dengan begitu, kabar yang menyebut mobil tertentu otomatis masuk daftar larangan tidak memiliki landasan kebijakan resmi.
Klarifikasi ini penting karena narasi yang beredar seolah-olah menandakan adanya aturan baru yang akan segera berlaku. Padahal, Pertamina menyebut belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai pembatasan Pertalite dengan skema seperti yang viral di media sosial.
Penyaluran Pertalite Tetap Berjalan Normal
Di tengah ramainya isu tersebut, Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap normal. Tidak ada perubahan kebijakan penyaluran yang mengikuti daftar kendaraan viral yang beredar di ruang digital.
Pertamina juga menegaskan posisinya sebagai pelaksana mandat distribusi energi. Artinya, perusahaan akan mengikuti kebijakan resmi pemerintah, bukan informasi yang belum terverifikasi.
Karena itu, daftar mobil yang disebut tak bisa membeli Pertalite tidak dapat dijadikan acuan. Hingga saat ini, acuan yang berlaku tetap kebijakan resmi dari pemerintah dan regulator.
Jangan Samakan dengan Program Subsidi Tepat
Kebingungan di masyarakat juga bisa muncul karena pembelian BBM subsidi seperti Pertalite memang sudah terkait dengan QR Code MyPertamina dalam program Subsidi Tepat. Namun, Pertamina menegaskan program itu tidak sama dengan narasi viral soal daftar kendaraan yang dilarang membeli BBM.
Program Subsidi Tepat dijalankan untuk mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran. Keberadaan QR Code MyPertamina bukan berarti ada daftar mobil tertentu yang otomatis dilarang membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026.
Pembedaan ini perlu dipahami agar publik tidak mencampuradukkan kebijakan administratif dalam penyaluran dengan larangan berdasarkan merek atau kapasitas mesin. Keduanya memiliki konteks yang berbeda dan tidak bisa disamakan begitu saja.
Masyarakat Diminta Cek Kanal Resmi
Pertamina Patra Niaga meminta masyarakat lebih cermat saat menerima informasi yang beredar di media sosial. Verifikasi menjadi langkah penting sebelum kabar dibagikan ulang, terutama jika menyangkut kebijakan publik yang berdampak luas.
Masyarakat juga diminta mengecek informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina. Langkah ini diharapkan bisa mencegah penyebaran hoaks yang memicu kebingungan di SPBU dan menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu bagi pemilik kendaraan.
Dengan klarifikasi ini, isu daftar mobil yang dilarang membeli Pertalite per 1 Juni 2026 dipastikan tidak sesuai fakta. Pertamina menegaskan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal dan masyarakat diminta merujuk informasi dari sumber resmi.
Source: oto.detik.com