Pemerintah mulai mengkaji skema baru untuk Program Magang Nasional agar peserta tetap menerima uang saku bulanan, tetapi pembiayaannya tidak lagi sepenuhnya ditanggung APBN. Dalam rancangan perluasan untuk periode 2026-2027 itu, perusahaan disebut berpeluang ikut menanggung sebagian biaya, sementara besaran uang saku tetap mengikuti Upah Minimum Provinsi atau UMP.
Langkah ini muncul seiring rencana menaikkan kuota peserta magang nasional setelah program sebelumnya menarik sekitar 400 ribu pendaftar. Dari jumlah itu, hanya 100.000 peserta yang terserap, sehingga pemerintah mendorong perluasan kapasitas agar kesempatan yang tersedia bisa menjangkau lebih banyak lulusan perguruan tinggi.
Perluasan kuota tidak hanya soal jumlah
Pemerintah menilai program magang tidak cukup hanya diperbesar dari sisi peserta. Isi pelatihan dan manfaat yang diterima juga perlu diperkuat agar program benar-benar memberi bekal kerja yang lebih baik bagi lulusan sarjana.
Informasi dari akun Instagram @sekretariat.kabinet menyebut pengembangan kurikulum dan kapasitas peserta menjadi fokus utama. Arah ini menunjukkan bahwa program dirancang bukan sekadar menampung lebih banyak pendaftar, tetapi juga memastikan kualitas pengalaman kerja selama magang ikut meningkat.
Perusahaan ikut dilibatkan dalam pendanaan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membahas rencana tersebut bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan strategis. Dalam pembahasan itu, salah satu perhatian utama adalah bagaimana dunia usaha dapat mengambil peran yang lebih besar tanpa menghilangkan hak peserta atas uang saku bulanan.
Yassierli mengatakan pemerintah sedang mengkaji kontribusi perusahaan dalam pembiayaan uang saku peserta. Ada usulan agar perusahaan ikut memberikan share kontribusi, meski porsi utama pendanaan masih berada pada pemerintah.
Uang saku peserta tetap mengikuti UMP
Meski skema pembiayaan dievaluasi, pemerintah tetap mempertahankan uang saku bulanan bagi peserta magang. Acuan yang digunakan tetap UMP, sehingga peserta masih memperoleh dukungan biaya hidup selama mengikuti program.
Evaluasi pendanaan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang. Di saat yang sama, keterlibatan perusahaan juga diharapkan membuat pelaksanaan magang lebih dekat dengan kebutuhan industri yang sesungguhnya.
Pemerataan akses juga dibahas
Selain menambah kuota, pemerintah menyoroti distribusi peserta agar tidak terpusat di Pulau Jawa. Pemerataan dianggap penting karena akses magang selama ini masih perlu diperluas supaya peluang yang tersedia lebih merata bagi lulusan dari berbagai daerah.
Program magang kerap menjadi pintu awal untuk mengenal dunia kerja secara langsung. Karena itu, perluasan akses dinilai dapat membantu lulusan di luar pusat ekonomi utama memperoleh kesempatan yang lebih setara.
Pemerintah juga mendorong perluasan bidang kejuruan agar program tidak hanya didominasi administrasi dan manajemen. Penyesuaian bidang ini dibutuhkan supaya peserta dengan latar pendidikan yang beragam bisa masuk ke sektor yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
Bagian dari kebijakan ketenagakerjaan yang lebih luas
Rencana penguatan Program Magang Nasional tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK untuk memperkuat kesiapan kerja mereka.
Di sisi lain, agenda ketenagakerjaan yang dibahas juga menyentuh perlindungan dan peningkatan keterampilan bagi buruh, pekerja rumah tangga, hingga pekerja outsourcing. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang sedang disusun mencakup lebih banyak kelompok pekerja.
Peran dunia usaha makin penting
Dalam konsep yang sedang disiapkan, perusahaan tidak hanya diposisikan sebagai tempat magang. Dunia usaha juga diharapkan berperan dalam pembinaan peserta selama program berlangsung.
Selain pengalaman kerja, perusahaan pun diharapkan membantu peserta memperoleh sertifikat kompetensi secara resmi pada akhir program. Karena itu, Program Magang Nasional periode 2026-2027 diarahkan menjadi instrumen peningkatan keterampilan yang lebih terukur, dengan fokus pada kuota yang lebih besar, isi pelatihan yang lebih kuat, dukungan perusahaan, dan pemerataan akses bagi para lulusan.