Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajak masyarakat berbelanja Rp1 juta setiap bulan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menyebut narasi yang beredar melalui media sosial X tersebut sebagai hoaks.
Bantahan itu mencakup klaim bahwa belanja bulanan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan omzet koperasi dan membayar gaji manajer. Pigai menyatakan seluruh keterangan yang mengaitkan dirinya dengan ajakan tersebut tidak pernah ia sampaikan.
Dalam keterangan tertulis pada Minggu (19/7/2026), Pigai meminta publik memeriksa setiap pernyataan yang membawa namanya melalui kanal resmi. Ia menekankan bahwa komentar resminya hanya dapat dirujuk dari akun X miliknya.
“Saya tegaskan, komentar resmi saya hanya ada di akun media sosial X milik saya saja,” kata Pigai. Pernyataan itu disampaikan untuk membantah poster dan unggahan yang mencatut namanya.
Klaim dalam Poster Tidak Sesuai Pernyataan Pigai
Narasi yang dibantah beredar dalam bentuk poster bergambar Pigai di media sosial. Poster tersebut memuat klaim mengenai kebutuhan belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih.
Menurut laporan Suara.com, unggahan itu sebelumnya muncul di akun X milik tokoh dakwah internasional asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, Imam Syamsi Ali. Poster yang dibagikan menghubungkan pengeluaran masyarakat dengan target omzet serta pembayaran gaji manajer koperasi.
| Pihak atau akun | Informasi yang muncul | Keterangan |
|---|---|---|
| Natalius Pigai | Dikaitkan dengan ajakan belanja Rp1 juta per bulan | Membantah dan menyebutnya hoaks |
| Komdigi | Melakukan klarifikasi atas narasi yang beredar | Memastikan informasi tersebut tidak benar |
| Imam Syamsi Ali | Mengunggah poster bergambar Pigai di X | Poster memuat klaim belanja di koperasi |
| Indra J Piliang | Membagikan unggahan serupa di X | Menyinggung pembangunan koperasi di sejumlah daerah |
Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi juga telah memberikan klarifikasi atas informasi tersebut. Lembaga itu memastikan narasi mengenai permintaan belanja Rp1 juta setiap bulan tidak benar.
Kasus ini menjadi perhatian karena informasi palsu tersebut menggunakan nama pejabat pemerintah dan menyentuh isu pengeluaran rutin masyarakat. Bentuk poster juga dapat membuat sebuah klaim tampak meyakinkan meski tidak menyertakan sumber pernyataan yang dapat diverifikasi.
Bantahan untuk Narasi yang Lebih Luas
Pigai tidak hanya membantah isu belanja bulanan di koperasi. Ia juga menepis narasi lain yang mengaitkan namanya dengan rencana pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Narasi tersebut disebut melibatkan sejumlah unsur, termasuk masyarakat adat, dukun, aktivis, jurnalis, serta pejabat kementerian dan lembaga. Menurut Pigai, seluruh keterangan yang menghubungkan dirinya dengan skema itu bukan berasal darinya.
Unggahan serupa juga dibagikan oleh Indra J Piliang melalui X. Unggahan itu menyinggung pembangunan Koperasi Merah Putih di sejumlah daerah.
Pigai menyayangkan penyebaran informasi keliru yang membawa namanya, termasuk ketika informasi itu disebarkan oleh tokoh publik. Ia menilai ketelitian diperlukan sebelum sebuah unggahan diteruskan kepada masyarakat luas.
Pentingnya Memeriksa Asal Klaim
Pigai mengingatkan publik agar tidak langsung percaya pada sumber yang tidak jelas. Ia mendorong masyarakat menggunakan kanal resmi dan media massa yang bekerja dengan kaidah jurnalistik untuk memeriksa informasi.
“Jangan lagi percaya sumber tidak jelas!” ujarnya. Pesan itu relevan ketika lebih dari satu akun menyebarkan narasi serupa tanpa dasar pernyataan resmi yang terverifikasi.
Pemeriksaan asal klaim menjadi penting terutama saat sebuah unggahan memakai foto, nama, atau jabatan pejabat. Dalam kasus ini, Pigai telah menyatakan bahwa akun X miliknya merupakan rujukan untuk komentar resmi yang mengatasnamakan dirinya.
