Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menilai capaian pembangunan di provinsi itu belum sepenuhnya terasa merata, meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan hasil yang cukup baik. Sorotan ini muncul saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur, ketika PKS menekankan bahwa angka pertumbuhan saja tidak cukup jika manfaatnya belum hadir dalam kehidupan warga di banyak daerah.
Di balik pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,33 persen dan berada di atas rata-rata nasional, PKS melihat masih ada jarak yang lebar antarwilayah. Fraksi ini menilai keberhasilan pembangunan seharusnya tidak berhenti pada statistik, melainkan tampak langsung pada kondisi masyarakat di seluruh lapisan.
Ketimpangan antarwilayah masih jadi catatan
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyoroti bahwa hasil pembangunan belum dirasakan sama kuatnya oleh semua wilayah. Menurut dia, pemerataan tetap menjadi ukuran penting agar capaian makro tidak hanya terlihat di atas kertas.
PKS juga mencatat bahwa kawasan Madura dan wilayah tapal kuda masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibanding wilayah lain di Jawa Timur. Bagi fraksi ini, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan belum selesai dan perlu perhatian yang lebih serius dari pemerintah provinsi.
Sejumlah indikator membaik, tetapi belum menutup persoalan dasar
Dalam pandangan Fraksi PKS, beberapa indikator ekonomi memang menunjukkan arah yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi 5,33 persen, angka kemiskinan Jawa Timur turun menjadi 9,30 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka ikut menurun ke 3,71 persen.
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur juga tercatat mencapai 76,13. Meski begitu, PKS menilai capaian itu tetap harus diikuti dengan upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.
Persoalan struktural dinilai belum tuntas
Dari pendalaman panitia khusus, PKS menemukan sejumlah persoalan mendasar yang masih bertahan. Di antaranya adalah stagnasi rata-rata lama sekolah, dominasi pekerja informal, dan rendahnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah.
Fraksi ini juga menyoroti rendahnya serapan belanja modal serta lemahnya akuntabilitas pengelolaan hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dari total 166 Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan, masih ada 15 IKD yang belum tercapai.
Raperda LKPJ tetap disetujui PKS
Meski memberi catatan kritis, Fraksi PKS tetap menyetujui dan menerima Raperda tentang LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sikap itu diambil bersamaan dengan penegasan agar rekomendasi DPRD tidak berhenti pada dokumen pembahasan.
Lilik Hendarwati menyebut rekomendasi yang lahir dari pembahasan resmi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersifat imperatif dan mengikat. Karena itu, PKS meminta seluruh masukan DPRD dijalankan secara konkret dan terukur agar pembangunan tidak sekadar mencatat capaian administratif.
Fraksi PKS menekankan bahwa keberhasilan pembangunan baru layak disebut utuh jika manfaatnya terasa luas di tengah masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu berjalan seiring dengan pemerataan agar hasilnya benar-benar hadir dalam kehidupan warga Jawa Timur.
