Jika dana Rp10,27 triliun benar-benar mengalir ke puskesmas, dampaknya tidak berhenti pada cat baru atau dinding yang diperbaiki. Angka itu membuka peluang untuk membenahi layanan kesehatan dasar yang selama ini masih timpang, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.
Prabowo Subianto menempatkan dana hasil denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan itu ke sektor yang paling dekat dengan kebutuhan warga. Ia menyebut sekitar 5.000 puskesmas bisa diperbaiki dari dana tersebut, setelah menerima laporan bahwa banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama belum direnovasi selama puluhan tahun.
Kebutuhan lebih besar dari dana yang tersedia
Di atas kertas, dana Rp10,27 triliun memang besar. Namun kebutuhan renovasi puskesmas secara nasional disebut jauh lebih besar karena Indonesia memiliki sekitar 10.000 puskesmas yang banyak dibangun sejak era Orde Baru dan belum pernah diperbaiki secara serius.
Prabowo memperkirakan satu puskesmas memerlukan sekitar Rp2 miliar untuk perbaikan. Dengan hitungan itu, total kebutuhan pembenahan seluruh puskesmas bisa mencapai Rp20 triliun, sehingga dana yang tersedia baru menutup sekitar separuhnya.
Ketimpangan layanan masih terasa di lapangan
Masalah puskesmas tidak hanya soal bangunan tua. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah puskesmas di Indonesia sudah melampaui 10.000 unit, tetapi persebarannya masih belum merata antara kota besar dan wilayah terpencil.
Di banyak daerah 3T, jarak menuju puskesmas masih jauh dan mahal bagi warga. Kondisi itu membuat layanan kesehatan dasar sulit diakses cepat, apalagi jika satu kecamatan hanya memiliki satu puskesmas untuk melayani banyak desa.
Renovasi saja tidak cukup
Trubus Rahardiansah dari Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia menilai pembenahan puskesmas tidak bisa berhenti pada perbaikan fisik. Menurut dia, reformasi juga harus menyentuh tata kelola, mutu layanan, dan distribusi fasilitas agar lebih dekat ke masyarakat.
Ia juga menyoroti persoalan sumber daya manusia kesehatan. Distribusi dokter masih terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah terpencil sering kekurangan tenaga dasar untuk layanan primer.
Tenaga kesehatan dan layanan primer jadi kunci
Trubus menilai renovasi akan kurang berarti bila tidak dibarengi penguatan SDM kesehatan. Ia bahkan menekankan perlunya dokter spesialis hadir lebih dekat di layanan primer, meski kebutuhan itu belum terpenuhi di banyak tempat.
Yusuf Rendy Manilet dari CORE melihat penguatan layanan kesehatan primer sebagai investasi jangka panjang. Menurut dia, layanan yang kuat bisa menekan biaya pengobatan, memperbaiki produktivitas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Efek ekonomi dan kesehatan bisa terasa lebih cepat
Yusuf menyebut ada tiga dampak utama jika puskesmas diperkuat. Pertama, penyakit seperti diabetes, hipertensi, tuberkulosis, serta masalah kesehatan ibu dan anak bisa ditangani lebih awal sehingga biaya kesehatan jangka panjang menurun.
Kedua, layanan primer yang lebih kuat berpotensi membantu menekan stunting. Saat ini prevalensi stunting Indonesia masih berada di kisaran 21,5%, dan Bank Dunia sebelumnya memperkirakan kerugian ekonominya bisa mencapai 2% sampai 3% dari produk domestik bruto setiap tahun.
Ketiga, layanan yang lebih dekat dan lebih baik dapat mengurangi risiko keluarga jatuh miskin akibat biaya pengobatan. Dalam konteks itu, puskesmas bukan hanya tempat berobat, tetapi juga benteng pencegahan agar penyakit tidak berkembang menjadi beban ekonomi yang lebih berat.
Biaya rutin tetap harus disiapkan
Meski renovasi besar-besaran terdengar menjanjikan, kebutuhan setelah perbaikan tetap tidak kecil. Bangunan yang sudah dibenahi masih memerlukan anggaran rutin untuk perawatan, alat kesehatan, listrik, obat-obatan, dan sistem digital kesehatan.
Yusuf menilai hambatan layanan primer tidak hanya ada pada fisik bangunan. Ketersediaan dokter, alat diagnostik, obat, dan sistem rujukan sama pentingnya agar puskesmas tidak sekadar terlihat lebih modern dari luar.
Di banyak tempat, puskesmas juga masih menjadi pusat edukasi kesehatan, vaksinasi, skrining penyakit, pemantauan gizi balita, kesehatan ibu hamil, dan pengendalian penyakit menular. Jika dana Rp10,27 triliun benar-benar diarahkan ke sektor ini, tantangan berikutnya adalah memastikan perubahan terasa pada mutu layanan, bukan hanya pada tampilan gedung.
