Presiden Prabowo Subianto meminta pengawasan program makan bergizi gratis (MBG) diperketat setelah mengakui adanya dugaan penyusupan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan. Ia menegaskan program tersebut tetap harus berjalan karena dinilai penting bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia.
Dalam pernyataan di hadapan publik saat peresmian lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Prabowo menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dibebankan pada satu lembaga. Menurut dia, pengawasan harus dilakukan berlapis agar program tetap tepat sasaran.
Pengawasan Diminta Berlapis Hingga Tingkat Desa
Prabowo meminta gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa ikut memeriksa langsung satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG di wilayah masing-masing. Ia juga meminta agar setiap dugaan pelanggaran segera dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia bahkan membuka ruang agar laporan disampaikan langsung kepadanya jika diperlukan. “Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN, kalau perlu lapor ke saya,” kata Prabowo.
TNI-Polri Juga Diperintahkan Ikut Mengawasi
Selain pemerintah daerah, TNI dan Polri juga diminta turun mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan. Prabowo menyebut Dandim, kapolres, dan kapolsek perlu melakukan pemeriksaan, tetapi harus tetap profesional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Ia secara tegas mengingatkan agar aparat tidak memakai tugas pengawasan untuk meminta imbalan atau setoran. “Dandim, kapolres, kapolsek periksa, periksa yang artinya baik, jangan panggil-panggil mau mengerjakan, jangan,” ujarnya.
| Pihak yang Diminta Mengawasi | Fokus Tugas | Catatan Prabowo |
|---|---|---|
| Gubernur, bupati, camat, kepala desa | Memeriksa dapur MBG di wilayah masing-masing | Laporan bisa diteruskan ke BGN atau langsung ke Presiden |
| TNI dan Polri | Turun mengawasi pelaksanaan di lapangan | Harus profesional dan tidak meminta setoran |
Masyarakat Diminta Tidak Diam
Prabowo juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Menurut dia, perkembangan teknologi membuat publik lebih mudah melaporkan dugaan pelanggaran melalui media sosial.
Ia menilai masyarakat kini lebih berani menyampaikan temuan jika ada masalah di lapangan. Dalam pidatonya, Prabowo bahkan menyebut masih ada orang yang mencoba mencuri di tengah program yang semestinya memberi manfaat besar.
“Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh. Rakyat punya gadget, tetapi memang ya, orang mau nyolong ada saja. Gue heran juga,” tambahnya.
MBG Tetap Diposisikan Sebagai Program Strategis
Di tengah pengakuan soal penyusupan dan potensi penyimpangan, Prabowo tetap menempatkan MBG sebagai program strategis. Ia menilai pemenuhan gizi sejak dini sangat menentukan perkembangan otak, pertumbuhan fisik, dan kualitas generasi penerus.
Program itu, menurut dia, tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga kebutuhan gizi ibu hamil. Prabowo menyebut perhatian terhadap ibu hamil sebagai bagian penting dari pembangunan manusia.
“MBG sangat strategis. Makan untuk generasi penerus. Sel otak harus berkembang dengan baik, sel otot harus baik. Dia bisa jadi ilmuwan, dokter. Kalau makan enggak bagus, tidak maksimal,” kata Prabowo.
Ia menutup dengan penegasan bahwa Indonesia mungkin menjadi salah satu negara yang memberi makan ibu hamil. Dengan pengawasan dari pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat, pemerintah berharap MBG tetap berjalan transparan dan tepat sasaran.
Laporan beritasatu.com menyebut arahan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya menjaga manfaat program agar benar-benar diterima oleh penerima yang berhak.
