Pemerintah menempatkan perlindungan pekerja transportasi online sebagai salah satu hadiah utama pada peringatan May Day. Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, mitra pengemudi di sektor ini akan mendapat jaminan kesehatan kerja dan skema bagi hasil minimal 92 persen dari tarif pelanggan.
Kebijakan itu menjadi bagian dari paket kebijakan yang diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto di Monumen Nasional. Arah besar yang dibawa bukan hanya soal upah, melainkan juga kepastian kerja, perlindungan sosial, dan pengurangan beban hidup pekerja.
Perlindungan yang menjangkau pekerja lapangan dan sektor digital
Selain pengemudi transportasi daring, pemerintah juga mengunci perlindungan untuk awak kapal perikanan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Aturan ini meratifikasi konvensi International Labor Organization nomor 188 yang mengatur perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan.
Isi konvensi tersebut menekankan kelayakan tempat tinggal di atas kapal, ketersediaan makanan dan air minum yang cukup, perjanjian kerja tertulis, serta hak jaminan sosial. Prabowo menyebut langkah ini sebagai bentuk perhatian baru negara terhadap nelayan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung cakupan manfaat yang besar dari kebijakan tersebut. Menurutnya, aturan itu akan berdampak pada sekitar 6 juta nelayan dan lebih dari 20 juta anggota keluarga mereka.
Hunian ikut masuk agenda kesejahteraan
Paket kebijakan May Day tidak berhenti di urusan perlindungan kerja. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1 juta hunian terjangkau bagi kaum pekerja tahun ini.
Prabowo menilai hunian menjadi beban yang selama ini terlalu berat bagi banyak pekerja karena sebagian besar penghasilan habis untuk membayar kontrak rumah. Dengan program ini, pemerintah ingin mendorong pekerja memiliki rumah sendiri dan tidak terus terjebak pada biaya sewa.
Isu perumahan ini membuat agenda May Day meluas ke kebutuhan dasar. Pemerintah memandang tempat tinggal sebagai bagian penting dari kesejahteraan buruh dan pekerja, bukan sekadar urusan di luar dunia kerja.
RUU Ketenagakerjaan didorong tuntas tahun ini
Di luar kebijakan yang sudah diteken, Prabowo juga memberi arahan agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan dipercepat. Ia meminta Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum duduk bersama DPR untuk menyelesaikan rancangan itu.
Prabowo berharap pembahasan tersebut bisa selesai pada tahun ini. Ia menegaskan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh dan tidak berhenti sebagai urusan administratif semata.
Dorongan ini sejalan dengan tuntutan serikat buruh yang menginginkan perlindungan hak pekerja diperkuat dalam aturan baru. Dengan begitu, kebijakan yang diumumkan pada May Day tidak hanya hadir dalam bentuk program, tetapi juga diarahkan masuk ke payung hukum yang lebih permanen.
Empat langkah yang diumumkan pemerintah itu menempatkan perlindungan kerja, jaminan sosial, hunian, dan kepastian hukum dalam satu paket perhatian. Di hadapan para pekerja, Prabowo mengaitkan peringatan May Day dengan agenda yang lebih luas untuk memperkuat posisi buruh dalam kebijakan nasional.
Source: www.medcom.id
