Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebocoran kekayaan negara yang menurut perhitungan para ahli mencapai US$ 150 miliar atau sekitar Rp 2.500 triliun setiap tahun. Angka itu menjadi perhatian besar karena dinilai langsung menekan ruang fiskal negara untuk membiayai kebutuhan dasar dan layanan publik.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut uang negara terus “diambil” sehingga anggaran terasa tidak pernah cukup untuk memperbaiki kesejahteraan guru, pegawai negeri, dan layanan publik lain. Ia menegaskan bahwa upaya penertiban tengah dilakukan untuk menutup kebocoran yang selama ini terjadi.
Tekanan anggaran ikut menyeret isu kesejahteraan guru
Sorotan terhadap kebocoran keuangan negara beririsan dengan pembahasan kesejahteraan guru. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai gaji guru perlu mendapat perhatian serius dan mengusulkan angka Rp 5 juta per bulan sebagai nominal yang layak.
Lalu mengatakan angka tersebut sudah dihitung di Komisi X dan dinilai tidak akan mengganggu postur anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Ia juga menyebut pemerintah memiliki komitmen untuk merumuskan besaran gaji guru yang ideal.
Penataan BUMN dan penutupan perusahaan tak sehat
Prabowo juga menyoroti jumlah badan usaha milik negara yang dinilai terlalu banyak dan perlu ditata ulang. Menurutnya, proses penertiban sudah berjalan, termasuk penutupan ratusan perusahaan yang tidak sehat secara bisnis agar beban terhadap keuangan negara tidak terus berlanjut.
Langkah itu diposisikan sebagai bagian dari pembenahan titik lemah negara yang berkaitan langsung dengan efisiensi pengelolaan aset dan uang publik. Di tengah tekanan pada anggaran, penataan BUMN menjadi salah satu jalur yang ditekankan pemerintah.
Respons politik atas demo dan dugaan bayaran Rp 200.000
Di arena politik, Prabowo juga mengomentari demonstrasi yang menurutnya didanai pihak tertentu. Saat menghadiri puncak Pekan Nasional (Penas) XVII di Gorontalo, ia menyebut ada mahasiswa yang dibayar Rp 200.000 untuk ikut aksi.
Pernyataan itu menambah dimensi baru dalam pembahasan politik-hukum karena menyentuh dugaan mobilisasi massa melalui imbalan uang. Isu tersebut muncul bersamaan dengan dorongan agar tata kelola negara dan pengawasan publik berjalan lebih ketat.
Kejaksaan Agung masih dalami dugaan korupsi MBG
Di sisi penegakan hukum, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penelusuran dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tidak berhenti meski permohonan justice collaborator dari Sony Sonjaya ditolak. Penyidik tetap diminta mendalami semua nama yang muncul dalam berita acara pemeriksaan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan semua pihak yang diduga terlibat akan ditelusuri. “Apa yang terjadi, perbuatan korupsi di semua proses manajemen MBG yang selama ini terjadi maupun orang-orang yang terlibat, pasti kita akan dalami,” ujarnya di Jakarta.
Dukungan politik dan arah pembenahan
Prabowo juga menyinggung peran petani dan nelayan dalam kemenangannya pada Pilpres 2024. Ia menyebut dukungan dari organisasi seperti HKTI dan KTNA menjadi bagian penting dari basis politiknya, terutama saat berbicara di hadapan peserta Penas KTNA XVII di Gorontalo.
Rangkaian pernyataan itu memperlihatkan bahwa kebocoran keuangan negara tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pembenahan anggaran, penataan BUMN, kesejahteraan aparatur, hingga penegakan hukum atas dugaan korupsi. Dengan sorotan sebesar Rp 2.500 triliun per tahun, isu ini kini menjadi salah satu pusat perhatian dalam pembahasan politik-hukum di Indonesia.
