Gaza memerlukan lebih dari $71 miliar untuk pemulihan dan rekonstruksi selama 10 tahun ke depan setelah perang Israel di wilayah itu. Angka ini menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi bukan sekadar pada bangunan, tetapi juga pada layanan dasar, ekonomi, dan tatanan sosial warga sipil.
Penilaian cepat kerusakan dan kebutuhan Gaza yang dirilis Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut konflik tersebut memberi dampak “katastropik terhadap pembangunan manusia”. Dalam tahap awal rekonstruksi selama 18 bulan pertama saja, kebutuhan dana diperkirakan sudah mencapai $26.3bn.
Kerusakan yang meluas di seluruh sektor
Laporan itu menggambarkan betapa luasnya kerusakan fisik dan ekonomi di Gaza. Infrastruktur fisik diperkirakan mengalami kerugian hingga $35.2bn, sementara kerugian ekonomi dan sosial mencapai sekitar $22.7bn.
Beban ini juga terlihat dari sisa kehancuran yang tertinggal di lapangan. Bombardemen Israel disebut meninggalkan lebih dari 61 juta ton puing di wilayah yang terkepung, sehingga akses menuju proses pemulihan menjadi jauh lebih berat.
Perumahan menjadi salah satu sektor yang paling terpukul. Dalam penilaian tersebut, 371,888 unit rumah dilaporkan hancur atau rusak, membuat banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan memaksa mereka bergantung pada bantuan di tengah kondisi yang terus memburuk.
Layanan publik ikut runtuh
Dampak perang tidak berhenti pada rumah-rumah warga. Lebih dari 50 persen rumah sakit dilaporkan tidak berfungsi, sementara hampir semua sekolah rusak atau hancur.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa pemulihan Gaza tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan ulang gedung dan jalan. Sektor kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan pertanian juga termasuk wilayah yang paling terpukul dan membutuhkan perhatian besar dalam proses rekonstruksi.
Kerusakan yang berlapis ini membuat kehidupan sehari-hari warga sipil semakin sulit. Ketika fasilitas dasar berhenti bekerja, beban sosial pun meningkat karena keluarga harus bertahan di tengah keterbatasan layanan yang seharusnya menopang kehidupan mereka.
Dampak sosial dan ekonomi yang dalam
Laporan yang sama mencatat ekonomi Gaza menyusut 84 persen. Angka itu memperlihatkan betapa dalamnya pukulan terhadap aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Sebanyak 1.9 juta orang juga telah mengungsi, sering kali berulang kali, sehingga tekanan terhadap keluarga dan layanan bantuan terus bertambah. Lebih dari 60 persen penduduk kehilangan rumah mereka, menandakan bahwa krisis ini telah menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan sipil.
UN menilai konflik ini telah memundurkan pembangunan manusia di Gaza sejauh 77 tahun. Penilaian itu menegaskan bahwa yang rusak bukan hanya fasilitas fisik, melainkan juga fondasi masa depan wilayah tersebut.
Gencatan senjata rapuh dan pelanggaran yang dilaporkan
Di tengah kehancuran itu, Gaza berada di bawah gencatan senjata rapuh yang disepakati pada Oktober. Namun otoritas Gaza dan sejumlah laporan menyebut Israel berulang kali melanggar kesepakatan itu melalui pembunuhan, penangkapan, blokade, dan kebijakan kelaparan.
Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 72,500 orang telah tewas akibat respons Israel sejak perang dimulai setelah serangan 7 Oktober 2023 yang dipimpin Hamas di Israel selatan. Sejak gencatan senjata berlaku, sedikitnya 777 orang disebut tewas, termasuk 32 orang sejak awal April.
Salah satu korban terbaru adalah jurnalis Al Jazeera Mohammed Wishah, yang dilaporkan tewas dalam serangan pesawat tanpa awak di barat Kota Gaza pada 8 April. Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut Israel telah melakukan 2.400 pelanggaran atas gencatan senjata itu.
Rekonstruksi harus dipimpin Palestina
Uni Eropa dan PBB menekankan bahwa proses rekonstruksi Gaza perlu dipimpin Palestina. Mereka juga menyatakan pemulihan harus mengikuti pendekatan yang mendukung transisi pemerintahan kepada Otoritas Palestina.
Sikap itu sekaligus menolak gagasan sebelumnya dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat mengisyaratkan Gaza dapat dibersihkan lalu dibangun kembali sebagai resor di Laut Mediterania. Di tengah puing, pengungsian massal, dan layanan publik yang nyaris lumpuh, kebutuhan Gaza tetap sama: dana besar, koordinasi politik yang jelas, dan rekonstruksi yang menempatkan kebutuhan penduduk sipil sebagai prioritas utama.
