Ratusan Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG di Jawa Timur kini dibekukan oleh Badan Gizi Nasional karena belum memenuhi syarat operasional. Di saat yang sama, puluhan dapur Makan Bergizi Gratis juga terpaksa menghentikan kegiatan lantaran dana program belum cair.
Ketua Satgas MBG Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut kondisi itu sudah berdampak langsung pada banyak titik layanan. Di Kabupaten Ponorogo saja, 21 SPPG dilaporkan mogok beroperasi karena pencairan dana melalui virtual account belum masuk.
Masalah pencairan dana dan syarat administrasi
Emil mengatakan pihaknya akan segera membawa persoalan pencairan itu ke BGN. Ia menegaskan bahwa kewenangan penyaluran dana dan tindak lanjut teknis berada di BGN bersama masing-masing SPPG.
Skema penyaluran anggaran MBG dilakukan langsung ke rekening virtual account tiap SPPG. Dari pengalaman evaluasi sebelumnya, Emil menilai keterlambatan pencairan kerap berkaitan dengan persyaratan administrasi yang belum tuntas.
Menurut Emil, pembayaran ke virtual account masing-masing titik layanan memang sudah menjadi mekanisme yang berjalan. Namun, dalam sejumlah kasus, pencairan bisa tertahan ketika ada dokumen yang diminta BGN belum dilengkapi.
Ratusan titik terkena pembekuan
Selain persoalan dana, Jawa Timur juga menghadapi pembekuan 372 SPPG oleh BGN. Ratusan titik itu dikenai sanksi karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS dan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL.
Emil meminta pengelola yang dibekukan bergerak cepat melengkapi dokumen wajib tersebut dalam masa toleransi 30 hari. Ia menegaskan bahwa syarat itu bukan hanya urusan administrasi, melainkan juga berkaitan dengan standar kesehatan dan lingkungan.
“Kalau yang disuspen itu kan memang dikarenakan persyaratan SLHS-nya dan IPAL-nya belum terpenuhi melampaui masa toleransi yang diberikan,” ujarnya.
Pemprov Jatim dorong percepatan koordinasi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini memperkuat koordinasi dengan BGN serta Kantor Pelayanan Program Gizi wilayah Surabaya dan Jember. Dari rekapitulasi KPPG, masih banyak SPPG yang belum menuntaskan dokumen administratif, termasuk proses penerbitan SLHS.
Emil menilai penyelesaian persoalan itu tidak cukup hanya dengan mengajukan permohonan sertifikat. Masih ada kelengkapan lain yang harus disiapkan oleh masing-masing SPPG agar proses bisa berlanjut.
Mantan Bupati Trenggalek itu juga menegaskan pemerintah provinsi tidak akan mempersulit birokrasi penerbitan izin. Meski begitu, standar kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan tetap harus dijaga.
Program MBG di Jawa Timur tetap berjalan besar
Berdasarkan data terbaru Pemprov Jatim, total ada sekitar 4.400 titik SPPG yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dari jumlah itu, mayoritas sudah beroperasi, sementara sekitar 400 titik lainnya masih berada dalam fase persiapan.
Skala yang besar itu membuat penyelesaian urusan administrasi dan pencairan dana menjadi penting agar layanan MBG tidak semakin terganggu. Emil menyatakan pihaknya tetap yakin BGN akan menuntaskan persoalan yang terjadi di lapangan.
