Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan terpaku pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen yang dirilis Bank Dunia. Menurut Menteri Keuangan itu, yang lebih penting adalah membuktikan kinerja ekonomi di lapangan, bukan meminta angka baru dari lembaga internasional.
Sikap itu muncul setelah Bank Dunia disebut sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Purbaya karena proyeksi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia. Laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 memuat angka pertumbuhan 4,7 persen untuk 2026, jauh di bawah target pemerintah dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.
Purbaya mengatakan Bank Dunia juga sempat membuka ruang revisi setelah permintaan maaf disampaikan. Namun, pemerintah memilih tidak meminta perubahan angka dan lebih ingin menunjukkan hasil nyata melalui kinerja ekonomi nasional.
Pemerintah pilih pembuktian langsung
Dalam pandangan Purbaya, posisi pemerintah akan lebih kuat jika jawaban atas proyeksi itu datang dari realisasi ekonomi, bukan dari koreksi atas laporan. Ia menilai pembuktian di lapangan jauh lebih penting untuk menunjukkan arah pertumbuhan Indonesia ke depan.
“Kalau di luar negeri sih clear, pandangan mereka ke kita jelas. Kondisi APBN kita enggak dipermasalahkan,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih melihat kepercayaan dari pihak luar terhadap ekonomi Indonesia tetap terjaga. Di saat yang sama, pemerintah memilih menjaga sikap mandiri dalam membaca prospek ekonomi nasional.
Reformasi dinilai jadi penopang utama
Purbaya menilai proyeksi 4,7 persen belum menangkap sepenuhnya kekuatan dasar ekonomi Indonesia. Ia menyebut Indonesia sudah lebih dulu melakukan reformasi sebelum gejolak global dan tekanan ekonomi internasional semakin besar.
“Kenapa Indonesia lebih bagus dibandingkan negara-negara lain, relatif? Karena kita sudah melakukan reformasi sebelum pergolakan di global itu terjadi,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa pembenahan itu mencakup sektor fiskal dan kelembagaan. Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disebut menjadi bagian dari langkah untuk memperkuat penerimaan negara dan menjaga daya tahan ekonomi.
APBN disebut masih kuat menghadapi tekanan
Selain membahas pertumbuhan, Purbaya menekankan bahwa reformasi yang dilakukan sebelum tekanan global datang ikut membantu menjaga ketahanan APBN. Menurut dia, perbaikan di pajak, bea cukai, dan sektor lain membuat posisi anggaran negara tetap solid.
“Sebelum perang, kita sudah perbaiki ekonomi di sini, reformasi, di pajak, Bea Cukai, dan lain-lain, sehingga kondisi APBN kita kuat,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan keyakinan pemerintah bahwa ruang fiskal Indonesia masih terjaga. Karena itu, angka proyeksi dari lembaga internasional dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi domestik yang sedang dijadikan acuan pemerintah.
Sorotan tertuju pada akurasi proyeksi
Perbedaan pandangan antara Bank Dunia dan pemerintah kini ikut memunculkan diskusi lebih luas soal cara membaca risiko ekonomi Indonesia. Di satu sisi, proyeksi 4,7 persen menunjukkan sikap hati-hati lembaga internasional, sedangkan di sisi lain pemerintah menilai fondasi ekonomi dan APBN masih cukup kuat.
Pemerintah tampaknya akan terus menempatkan pembuktian kinerja sebagai jawaban utama. Dengan begitu, perdebatan tentang pertumbuhan Indonesia tidak berhenti pada angka proyeksi, tetapi bergerak ke realisasi ekonomi dan ketahanan fiskal yang menurut Purbaya masih menjadi modal utama negara.
