Sekitar 300 pekerja konstruksi yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung mengikuti sertifikasi kompetensi secara langsung di lokasi proyek. Langkah ini ditempuh agar pekerjaan tetap berjalan tanpa hambatan, sambil memastikan tenaga kerja yang terlibat memiliki standar keahlian yang sesuai.
Sertifikasi tersebut digelar Brantas Abipraya bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaannya dilakukan pada 21 Mei 2026 di Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.
Metode asesmen onsite dipilih supaya penilaian kompetensi tidak mengganggu progres pembangunan. Cara ini juga membantu pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di tengah aktivitas konstruksi yang terus berlangsung di lapangan.
Peserta sertifikasi berasal dari berbagai bidang kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung. Di antaranya Kepala Tukang Bangunan Gedung, Mandor Konstruksi Bangunan Gedung, Tukang Besi Beton, Tukang Cat Bangunan Gedung, Tukang Kayu Konstruksi, Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, hingga Tukang Pasang Ubin dan Keramik.
Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) Dian Sovana menegaskan bahwa kompetensi pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga mutu pembangunan infrastruktur pendidikan nasional. Ia menilai hasil proyek tidak hanya ditentukan oleh material dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia di lapangan.
“Brantas Abipraya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan,” kata Dian dalam keterangannya, Selasa, 2 Juni 2026.
Menurut Dian, pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten agar target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu bisa dicapai. Sertifikasi dipandang sebagai cara untuk memastikan para pekerja di garis depan pembangunan memiliki kemampuan sesuai standar nasional.
Program Sekolah Rakyat juga dinilai membawa dampak sosial yang besar bagi masyarakat. Karena itu, Brantas Abipraya menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sertifikasi sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
Dari sisi kebijakan, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, menekankan bahwa sektor konstruksi memegang peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut sektor ini berkontribusi 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja.
Indro juga mengingatkan bahwa tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Menurut dia, sertifikasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan jaminan mutu bagi infrastruktur yang dibangun.
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat kebutuhan tenaga kerja konstruksi pada agenda pembangunan infrastruktur 2026 diperkirakan mencapai 37.356 orang. Jumlah itu terdiri atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator.
Untuk sektor Prasarana Strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, kebutuhan tenaga kerja konstruksi diproyeksikan mencapai 13.522 orang. Indro menyampaikan apresiasi atas sinergi Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang dan Brantas Abipraya yang menjalankan sertifikasi dengan metode onsite karena dinilai efektif mempercepat pemenuhan tenaga kerja tersertifikasi tanpa mengganggu pekerjaan di lapangan.
Brantas Abipraya menempatkan penguatan kompetensi sumber daya manusia konstruksi sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Melalui sertifikasi yang sesuai SKKNI, perusahaan menegaskan fokus pada tenaga kerja profesional, kompeten, dan berdaya saing untuk mendukung target pembangunan yang lebih luas.
Source: www.viva.co.id
