Konferensi Republik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, akan mempertemukan ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual dalam satu forum besar. Pertemuan ini diarahkan bukan sekadar untuk berbagi pandangan, melainkan untuk melahirkan rumusan peran strategis civil society dan langkah konkret yang bisa dijalankan setelah acara berakhir.
Tema yang diangkat, “Meneguhkan Civil Society Pilar Republik”, menunjukkan bahwa forum ini ingin mendorong masyarakat sipil kembali berada di pusat pembacaan atas keadaan bangsa. Panitia menempatkan konferensi ini sebagai konsolidasi nasional untuk membaca ulang krisis demokrasi dan ekonomi yang sedang dihadapi.
UGM dipilih sebagai ruang temu gagasan
Seluruh rangkaian konferensi akan digelar sehari penuh di kampus UGM. Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, dijadwalkan membuka acara sebelum forum berlanjut ke keynote address dari Prof. Komaruddin Hidayat.
Penyelenggara melihat UGM sebagai titik temu bagi jejaring gerakan sipil yang selama ini tersebar. Melalui forum ini, berbagai kelompok diharapkan bisa menyatukan pandangan yang berbeda agar bergerak dalam arah yang lebih terhubung.
Civil society kembali ditekankan sebagai poros republik
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menegaskan bahwa forum ini lahir dari kesadaran sejarah. Ia menilai republik sudah hadir dan bergerak bahkan sebelum negara terbentuk, sehingga masyarakat sipil perlu kembali tampil sebagai poros yang aktif mengawal arah kehidupan bernegara.
Sudirman juga menyoroti peran kaum cerdas-tercerahkan dalam sejarah gerakan masyarakat sipil. Menurut dia, mereka pernah menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman, tidak hanya lewat gagasan, tetapi juga lewat pewakafan diri dan keteladanan tindakan nyata.
Ia mengaitkan kontribusi gerakan masyarakat sipil dengan tonggak besar bangsa yang ia sebut sebagai “siklus 20 tahunan”. Tahapan itu mencakup “Berbangsa” pada 1908, “Bersatu” pada 1928, “Merdeka” pada 1945, “Membangun” pada 1966, dan “Berdemokrasi” pada 1998.
Tantangan kini dinilai lebih rumit
Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, menilai situasi yang dihadapi masyarakat sipil hari ini tidak sama dengan masa Reformasi 1998. Jika dulu banyak gerakan bisa bersatu dalam penolakan terhadap hal yang tidak diinginkan, kini tantangannya menjadi lebih kompleks karena berhadapan dengan oligarki yang bekerja lewat hukum, regulasi, dan kendali narasi.
Karena itu, Yanuar menekankan pentingnya infrastruktur yang mampu menyambungkan berbagai kelompok agar saling mengenal, saling tahu, dan bergerak bersama. Menurut dia, republik tidak kekurangan warga yang peduli, tetapi membutuhkan penghubung yang bisa menyatukan energi publik itu.
Empat krisis dan tujuh panel pembahasan
Forum ini akan mengulas empat dimensi krisis dalam sesi pleno. Pokok bahasannya mencakup krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Setelah pleno, panitia menyiapkan tujuh panel paralel untuk membahas isu yang lebih spesifik. Topiknya meliputi model institusionalisasi partisipasi publik, konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, serta model kewargaan aktif dan deliberatif.
Deretan nama yang dijadwalkan hadir
Panitia menghadirkan puluhan pembicara dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi hukum, ekonom, aktivis gerakan, hingga pemimpin lembaga sipil. Sejumlah nama yang dijadwalkan hadir antara lain Jaleswari Pramodhawardani, Andi Widjajanto, Arie Sujito, Romo Leo Kleden, Alissa Wahid, Prof. Zainal Arifin Mochtar, Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, Victoria Fanggidae, Chandra Hamzah, dan Yanuar Nugroho.
Forum ini akan ditutup dengan sambutan Prof. Dr. Baiquni dan Gita Wirjawan. Keduanya disebut akan membuka perspektif tentang pentingnya membangun komunitas epistemik masyarakat sipil lintas-bangsa di Asia Tenggara.
Penyelenggara menegaskan bahwa konferensi ini tidak disiapkan sebagai kegiatan seremonial. Mereka ingin forum tersebut menghasilkan dua keluaran utama, yakni rumusan bersama tentang peran civil society sebagai pilar republik dan langkah-langkah konkret yang bisa dijalankan setelah konferensi selesai.
