Ancaman pemutusan hubungan kerja kembali membayangi industri manufaktur di Jawa Timur setelah muncul kabar dua pabrik komponen otomotif asal Jepang bersiap merelokasi usaha ke Vietnam. Pemerintah pun menaruh perhatian serius karena langkah itu berpotensi memengaruhi ribuan pekerja di sektor yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja.
Menaker Yassierli menegaskan pemerintah akan mengawasi perkembangan isu tersebut dari proses internal perusahaan hingga penanganan di tingkat kementerian. Saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, ia menyebut setiap isu pemutusan hubungan kerja akan dipantau dan diselesaikan melalui jalur yang tersedia.
Pemerintah Dorong Penyelesaian Bipartit
Yassierli mengatakan Kemnaker akan mendorong perundingan bipartit antara manajemen dan serikat pekerja terlebih dahulu. Jika jalan itu tidak menemukan titik temu, kementerian akan menurunkan mediator untuk membantu mencari solusi atas hak-hak pekerja dan opsi yang dapat diterima kedua pihak.
Ia juga menuturkan pemerintah masih menunggu hasil verifikasi di lapangan sambil menyiapkan pengamanan sosial bagi buruh yang terdampak. Menurut Yassierli, pola penerjunan mediator selama ini cukup efektif meredam gejolak dalam beberapa kasus ketenagakerjaan lain di Indonesia.
Alarm dari Kalangan Buruh
Kabar relokasi dua pabrik itu memicu kekhawatiran setelah penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan, Said Iqbal, memperingatkan potensi tsunami pemutusan hubungan kerja. Ia menilai perpindahan pabrik ke Vietnam dapat berdampak besar pada ribuan buruh yang menggantungkan hidup dari aktivitas industri tersebut.
Said Iqbal menekankan negosiasi diam-diam tetap penting pada tahap awal agar pembahasan tidak berantakan. Karena itu, identitas kedua perusahaan diminta tidak dibuka lebih jauh sampai proses penyelesaian di belakang layar menunjukkan hasil yang jelas.
Pemerintah belum mengungkap nama lengkap kedua perusahaan dan hanya menyebutnya dengan inisial PT J dan PT S. Langkah itu diambil untuk menjaga psikologis pasar sekaligus memberi ruang bagi proses lobi yang masih berlangsung secara tertutup.
Di tengah belum pastinya arah negosiasi, perhatian kini tertuju pada bagaimana pemerintah menjaga agar isu relokasi tidak berubah menjadi gelombang PHK baru di sektor otomotif. Penanganan kasus ini menjadi penting karena dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tetapi juga pada pekerja dan rantai produksi di Jawa Timur.