Skema participating interest untuk Blok Ganal berpotensi memberi ruang bagi daerah, tetapi beban awal yang harus ditanggung juga tidak kecil. Di proyek lepas pantai dengan kebutuhan modal besar dan teknologi tinggi seperti ini, kemampuan pendanaan justru menjadi titik paling rawan.
Muhammad Kholid Syeirazi dari Dewan Energi Nasional menilai karakter Blok Ganal berbeda dari ladang migas biasa. Blok ini masuk dalam Indonesia Deepwater Development, sehingga pengembangannya menuntut teknologi maju, biaya besar, dan pengelolaan risiko yang ketat.
Dalam skema participating interest, daerah melalui BUMD memang bisa ikut menikmati hasil hulu migas. Namun, BUMD tetap harus menyetor ekuitas untuk masuk ke proyek, meski tidak berperan sebagai operator.
Di titik itu, Kholid melihat persoalan paling berat justru berada pada kemampuan daerah menyediakan dana. Ia menilai skema seperti ini harus dihitung sangat hati-hati agar tidak berubah menjadi beban baru bagi keuangan daerah.
“Dalam praktiknya, BUMD akan kesulitan menyediakan dana dengan nilai investasi sangat besar. Karena ini memang investasinya jumbo,” ujar Kholid. Pernyataan itu menegaskan bahwa minat daerah tidak otomatis sejalan dengan kesiapan fiskal untuk ikut di proyek sebesar Blok Ganal.
Beban modal tidak berhenti di awal
Kholid juga menyoroti skema PI 10% yang memberi ruang dukungan dari kontraktor. Dukungan itu biasanya berbentuk talangan terlebih dahulu, lalu bagian BUMD dipotong setelah proyek mencapai pay off.
Pola tersebut membuat daerah baru merasakan hasil pada tahap yang cukup jauh. Menurut Kholid, masa tunggu itu bisa berlangsung panjang, bahkan tahun pertama sampai ke-6 baru bagian BUMD bisa diperoleh setelah beban awal tertutup.
“Jadi nyicil, ditalangi dulu kemudian bagian BUMD dipotong. Sehingga biasanya tahun pertama sampai ke-6, sampai pay off baru dapat bagian,” katanya. Dengan struktur seperti itu, peluang finansial yang terlihat menarik di atas kertas belum tentu langsung terasa di kas daerah.
Opsi lain dinilai lebih siap
Melihat beratnya investasi dan risiko teknis di Blok Ganal, Kholid membuka ruang bagi keterlibatan pihak lain selain BUMD. Ia menilai BUMN lebih layak dipertimbangkan karena memiliki kekuatan finansial yang lebih siap menghadapi proyek hulu migas lepas pantai.
Meski begitu, skema tersebut tetap sangat bergantung pada keputusan operator ENI dan Sinopec. Menurut Kholid, bila ada bagian participating interest yang dilepas, itu bisa menjadi strategi yang lebih baik agar risiko eksplorasi tidak sepenuhnya ditanggung Pertamina sebagai BUMN.
“Jadi kalau misalnya ada share yang ingin dilepas, itu mungkin saja. Dan itu saya kira strategi terbaik. Jadi Pertamina sebagai BUMN tidak menanggung risiko eksplorasi,” ujarnya.
Dorongan dari Kalimantan Timur
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap mendorong keterlibatan dalam pengelolaan temuan cadangan besar di lepas pantai Blok Ganal. Pemerintah daerah menyatakan akan mengajukan permohonan hak pengelolaan melalui skema PI, meski lokasi sumur berada di luar batas kewenangan daerah.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Bambang Arwanto menyebut temuan itu berasal dari Sumur Geliga dan Sumur Gula di wilayah kerja Blok Ganal. Dari hasil eksplorasi, potensi cadangan diperkirakan lebih dari tujuh triliun kaki kubik gas dan sekitar 375 juta barel minyak.
Besarnya potensi tersebut membuat Blok Ganal dipandang sebagai aset strategis. Namun, nilai ekonominya juga membawa konsekuensi berupa kebutuhan modal besar, teknologi tinggi, dan pengelolaan risiko yang cermat agar proyek ini tidak menambah tekanan fiskal bagi daerah.
