Pemerintah menyiapkan pendanaan indikatif sebesar Rp100,166 triliun untuk 11.520 kegiatan pemulihan permanen pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seluruh program itu akan berjalan hingga 2028 melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.
Peta jalan tersebut dirancang untuk memulihkan 53 kabupaten/kota terdampak dengan pendekatan yang menekankan kawasan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. Skema ini juga menjadi dasar pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut.
Infrastruktur menyerap porsi terbesar
Dari lima klaster utama, pembangunan infrastruktur mendapat alokasi paling besar. Ada 1.863 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp63,69 triliun, mencakup jalan, jembatan, jaringan irigasi, sungai, drainase, air minum, sanitasi, energi, hingga fasilitas pelayanan publik.
Porsi besar itu menunjukkan bahwa konektivitas dan layanan dasar diposisikan sebagai tulang punggung pemulihan. Tanpa infrastruktur yang pulih, sektor lain akan lebih sulit bergerak cepat.
Permukiman dan hunian tetap masuk prioritas awal
Klaster permukiman memuat 97 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,57 triliun. Program ini mencakup pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, baik melalui pembangunan kembali di lokasi semula maupun relokasi dari kawasan berisiko tinggi.
Langkah tersebut menjadi penting karena tempat tinggal adalah kebutuhan dasar yang menentukan kelanjutan pemulihan warga. Penempatan hunian di lokasi yang lebih aman juga diharapkan mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.
Pemulihan sosial dan ekonomi berjalan paralel
Pemulihan sosial menjadi klaster dengan 6.194 kegiatan dan kebutuhan pendanaan sekitar Rp18,73 triliun. Fokusnya meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dukungan psikososial, serta penguatan kohesi sosial.
Di bidang ekonomi, Satgas PRR menyiapkan 3.026 kegiatan dengan kebutuhan sekitar Rp9,41 triliun. Sasaran program mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, pasar rakyat, hingga pariwisata.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemulihan tidak hanya diarahkan pada fisik bangunan. Pemerintah juga menempatkan daya hidup masyarakat dan sumber penghasilan sebagai bagian inti dari proses bangkit kembali.
Tata kelola lintas sektor ikut diperkuat
Selain empat klaster utama, pemerintah menyiapkan 341 kegiatan lintas sektor dengan kebutuhan sekitar Rp764,67 miliar. Kegiatannya meliputi penataan ruang berbasis risiko bencana, sistem peringatan dini, layanan pertanahan, penguatan data by name by address, serta monitoring dan evaluasi.
Penguatan tata kelola dibutuhkan agar proses pemulihan lebih terukur dan mudah dipantau. Data yang lebih rapi juga membantu memastikan program berjalan tepat sasaran di wilayah terdampak.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Ia meminta masyarakat di tiga daerah ikut bergerak bersama agar percepatan pembangunan infrastruktur permanen bisa segera dirasakan manfaatnya.
| Klaster | Jumlah Kegiatan | Kebutuhan Anggaran | Fokus Utama |
|---|---|---|---|
| Permukiman | 97 | Rp7,57 triliun | Hunian tetap, bangun kembali, relokasi |
| Infrastruktur | 1.863 | Rp63,69 triliun | Jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, energi |
| Sosial | 6.194 | Rp18,73 triliun | Pendidikan, kesehatan, perlindungan rentan, psikososial |
| Ekonomi | 3.026 | Rp9,41 triliun | Pertanian, perikanan, UMKM, pasar rakyat, pariwisata |
| Tata kelola lintas sektor | 341 | Rp764,67 miliar | Penataan ruang, peringatan dini, pertanahan, data, evaluasi |
Secara keseluruhan, lima klaster tersebut menjadi kerangka besar pemulihan yang menargetkan 11.520 kegiatan hingga 2028. Dengan pembagian kerja yang terstruktur, pemerintah berharap pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak berhenti pada perbaikan darurat, melainkan menghasilkan wilayah yang lebih aman dan berkelanjutan.
