Ukuran keberhasilan APBD Jawa Timur kini tidak cukup dilihat dari besarnya angka di atas kertas. Yang lebih penting adalah apakah anggaran jumbo itu benar-benar mengubah hidup warga lewat layanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan kesejahteraan yang naik.
Pertanyaan itu makin relevan karena APBD Jawa Timur konsisten berada di kisaran Rp30 triliun hingga Rp35 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, anggarannya berada di kisaran Rp31 triliun, lalu naik menjadi sekitar Rp33,27 triliun pada 2024 dan mencapai sekitar Rp35,92 triliun melalui perubahan anggaran.
Dengan kapasitas fiskal sebesar itu, Jawa Timur punya ruang besar untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak heran bila provinsi ini tetap masuk kelompok daerah dengan kemampuan fiskal terbesar di Indonesia.
Namun, besarnya anggaran tidak otomatis berarti dampaknya besar. Yang menentukan justru cara anggaran itu dipakai, mulai dari perencanaan, ketepatan sasaran, sampai pemerataan manfaat di lapangan.
Belanja besar, tetapi komposisinya tetap menentukan
Pada 2023, realisasi belanja daerah Jawa Timur mencapai sekitar Rp34,28 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp21,95 triliun atau lebih dari 64 persen terserap untuk belanja operasi.
Di sisi lain, belanja modal tercatat sekitar Rp2,69 triliun atau sekitar 8 persen dari total belanja. Alokasi pendidikan mencapai sekitar Rp7,96 triliun atau sekitar 27,3 persen dari total anggaran, sedangkan sektor kesehatan mendapat sekitar Rp4,76 triliun atau sekitar 16,3 persen.
Susunan ini menunjukkan perhatian pada layanan dasar. Tetapi besarnya alokasi belum otomatis menjamin hasil pembangunan terasa merata bagi semua warga.
Angka fiskal yang tinggi masih harus menjawab kebutuhan warga
Untuk 2025, APBD Jawa Timur ditetapkan sebesar Rp30,23 triliun. Besaran itu tetap memberi ruang fiskal yang besar, tetapi ukuran keberhasilan tidak berhenti pada penetapan angka anggaran.
Selama ini, keberhasilan APBD kerap dilihat dari serapan belanja dan capaian administrasi keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih secara konsisten memang menandakan tata kelola keuangan yang baik.
Meski begitu, pembangunan tidak berhenti di laporan keuangan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh anggaran publik mampu menekan kemiskinan, membuka lapangan kerja, memperbaiki akses infrastruktur, dan menaikkan kualitas hidup keluarga.
Kemiskinan turun, tetapi tantangannya belum selesai
Di Jawa Timur, tingkat kemiskinan memang bergerak turun dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin masih berada pada kisaran 3,84 juta jiwa atau sekitar 9,5 persen dari total penduduk.
Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sekitar 3,88 persen. Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, tetapi juga menegaskan bahwa masih ada banyak warga yang rentan secara ekonomi.
Selama APBD Jawa Timur berada pada kisaran Rp30 triliun hingga Rp35 triliun per tahun, penurunan kemiskinan tetap terjadi. Tetapi posisinya masih berada pada kisaran satu digit tinggi, sehingga kebijakan yang berkelanjutan dan lebih tepat sasaran tetap dibutuhkan.
Pelajaran dari daerah lain menunjukkan anggaran bukan satu-satunya faktor
Perbandingan antarwilayah memperlihatkan bahwa anggaran besar penting, tetapi bukan penentu tunggal. DKI Jakarta memiliki APBD terbesar di Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir berada di atas Rp80 triliun, dengan tingkat kemiskinan di kisaran 4 persen.
Jawa Barat, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mampu menjaga tingkat kemiskinan pada kisaran 7 hingga 8 persen. Sementara Jawa Tengah, yang memiliki karakter ekonomi dan demografi relatif dekat dengan Jawa Timur, masih menghadapi tingkat kemiskinan di atas 9 persen.
Dari perbandingan itu terlihat bahwa hasil pembangunan juga dipengaruhi kualitas kebijakan, efektivitas program, karakteristik wilayah, struktur ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat. APBD yang besar memberi peluang, tetapi hasil akhirnya tetap ditentukan oleh cara anggaran dijalankan.
Tantangan berikutnya adalah mengubah kapasitas fiskal menjadi manfaat nyata
Bagi Jawa Timur, pekerjaan utamanya adalah menjadikan kapasitas fiskal besar sebagai alat untuk memperkecil ketimpangan dan memperluas manfaat pembangunan. Selama fokus masih terlalu kuat pada serapan anggaran dan laporan administrasi, ukuran keberhasilan akan tetap sempit.
Yang lebih relevan adalah berapa banyak kemiskinan yang bisa dikurangi, berapa banyak lapangan kerja yang tercipta, dan seberapa luas infrastruktur dasar menjangkau desa serta keluarga. Di titik itu, APBD benar-benar diuji sebagai instrumen kesejahteraan rakyat.
Jawa Timur punya modal fiskal yang besar, tetapi manfaatnya baru terasa penuh jika anggaran kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan kesejahteraan yang lebih nyata.
Source: www.harianjatim.com
