Pemerintah menargetkan inflasi 2027 berada di rentang 1,5% hingga 3,5% dengan pengawasan yang lebih ketat pada harga pangan dan energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sasaran itu hanya bisa dicapai jika kebijakan fiskal, moneter, dan stabilitas pasokan berjalan selaras.
Menurut Purbaya, pengendalian inflasi tidak dapat dilepaskan dari koordinasi dengan bank sentral untuk mengantisipasi imported inflation. Ia juga menekankan agar langkah pengendalian harga tidak memicu tekanan baru di pasar keuangan.
Koordinasi fiskal dan moneter diperketat
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menyebut koordinasi kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan searah. Pemerintah ingin mencegah munculnya crowding out effect yang bisa mengganggu likuiditas dan dinamika pasar keuangan.
Pendekatan itu juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas moneter dalam tim pengendalian inflasi. Pemerintah menempatkan sinergi antarlembaga sebagai salah satu instrumen utama untuk menjaga harga tetap terkendali tanpa menekan pertumbuhan.
Tekanan harga masih terasa pada 2026
Langkah pengendalian tersebut disusun di tengah inflasi yang pada Mei 2026 masih berada di level 3,08% secara tahunan menurut Badan Pusat Statistik. Indeks Harga Konsumen juga naik dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 111,4 pada Mei 2026.
Realisasi itu lebih tinggi dari konsensus yang memperkirakan inflasi Mei 2026 sebesar 2,94%. Angka tersebut juga naik dibanding April yang tercatat 2,42%, sehingga tekanan harga dinilai masih meluas.
Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat ikut menambah perhatian pemerintah. Kondisi itu membuat risiko imported inflation semakin relevan dalam pembahasan kebijakan harga.
Kenaikan harga terjadi di banyak kelompok
Data BPS menunjukkan kelompok makanan dan minuman naik 4,94%. Kenaikan juga terlihat pada transportasi sebesar 2,3%, restoran 2,24%, kesehatan 1,70%, dan pendidikan 1,15%.
Kelompok perawatan pribadi mencatat lonjakan paling tinggi, yaitu 10,35%. Sebaran kenaikan itu menunjukkan tekanan harga tidak terkonsentrasi pada satu sektor saja.
Postur fiskal 2027 disiapkan lebih disiplin
Selain inflasi, pemerintah juga menyusun sejumlah indikator makroekonomi untuk menjaga ketahanan fiskal pada 2027. Target defisit APBN dipatok di kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% dari PDB.
Angka itu lebih rendah dibanding realisasi defisit APBN 2025 yang berada di level 2,92%. Pemerintah juga menetapkan pendapatan negara pada kisaran 11,82% hingga 12,40% dari PDB, sementara belanja negara diproyeksikan 13,62% hingga 14,80% dari PDB.
Suku bunga SBN tenor 10 tahun dipasang dalam rentang 6,5% hingga 7,3%. Pemerintah menilai parameter itu penting untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan negara dan stabilitas pasar surat utang.
Pertumbuhan ekonomi dan energi ikut dihitung
Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% sebagai landasan menuju target 8% pada 2029. Sasaran ini disiapkan agar pengendalian inflasi tetap berjalan beriringan dengan upaya memperkuat ekspansi ekonomi.
Di sektor energi, asumsi fiskal 2027 memasang harga minyak mentah Indonesia atau ICP pada kisaran US$70 hingga US$95 per barel. Pemerintah juga menetapkan lifting minyak bumi 602.000 hingga 615.000 barel per hari dan lifting gas bumi 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.
Kombinasi target inflasi, disiplin fiskal, dan asumsi energi itu menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan stabilitas harga sebagai prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan ruang pertumbuhan tetap terbuka sambil menjaga tekanan harga, rupiah, dan pasar keuangan tetap dalam kendali.