Pemerintah menempatkan pencegahan sebagai langkah utama dalam menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur. Satgas PHK sudah disiapkan untuk membaca tanda-tanda awal industri yang rentan melakukan pengurangan karyawan, sebelum masalah berkembang lebih jauh.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut tim itu dipimpin langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurut dia, pendekatan ini dibuat agar pemerintah tidak sekadar merespons setelah PHK terjadi, melainkan lebih dulu mengidentifikasi risiko dan menanganinya sejak awal.
Deteksi dini menjadi fokus utama
Yassierli menegaskan Satgas PHK tidak dibentuk untuk bekerja ketika persoalan sudah membesar. Tim ini diarahkan membaca gejala awal di sektor yang berpotensi terdampak sehingga pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.
Ia menyampaikan hal itu di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026). Dalam penjelasannya, pemerintah juga membedakan mana informasi yang masih perlu diverifikasi dan mana kasus yang memang harus diproses lebih lanjut.
Proses penanganan tidak berhenti pada satu jalur
Menurut Yassierli, kabar PHK yang beredar di masyarakat tidak selalu bisa langsung diperlakukan sebagai fakta final. Ada kasus yang harus diverifikasi terlebih dahulu, ada yang didorong untuk selesai lewat bipartit, dan ada pula yang masuk tahap mediasi.
Alur tersebut menunjukkan bahwa pencegahan PHK bergantung pada rangkaian langkah penyelesaian yang berlapis. Pemerintah menilai setiap kasus perlu dilihat sesuai tahap yang paling tepat agar penanganannya tidak tergesa-gesa.
Intervensi lapangan saat operasional tertekan
Dalam kondisi tertentu, tim khusus itu juga turun langsung ke lapangan. Intervensi dilakukan ketika hambatan operasional berpotensi memicu tekanan pada perusahaan dan berdampak pada pekerja.
Yassierli mencontohkan situasi ketika kelangkaan gas dan harga gas yang tinggi mengganggu jalannya operasional perusahaan. Pada kasus seperti itu, Satgas PHK bergerak untuk membantu mencari solusi agar risiko terhadap pekerja bisa ditekan.
Strategi jangka panjang disiapkan lewat vokasi dan sertifikasi
Selain penanganan cepat, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk memperkuat daya saing tenaga kerja. Pemerintah mengoptimalkan program magang, vokasi, dan sertifikasi agar kompetensi sumber daya manusia makin siap menghadapi kebutuhan industri.
Yassierli menilai program tersebut perlu dimanfaatkan lebih maksimal untuk mendorong produktivitas nasional. Dengan tenaga kerja yang lebih kompeten, tekanan di dunia kerja diharapkan bisa ditekan dan risiko PHK dapat diantisipasi lebih awal.