Tokyo tidak menutup pintu untuk mengirim Pasukan Bela Diri Jepang atau Self Defense Forces ke Selat Hormuz, tetapi langkah itu hanya akan ditempuh bila tiga syarat utama terpenuhi. Pemerintah Jepang menempatkan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta meredanya ancaman keamanan di jalur pelayaran itu sebagai penentu sebelum misi dijalankan.
Sikap hati-hati tersebut muncul karena Selat Hormuz memegang peran yang sangat penting dalam distribusi minyak dan gas dunia. Bagi Jepang, kawasan itu jauh lebih sensitif karena negara tersebut sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah.
Kondisi keamanan di selat itu juga memburuk setelah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu penutupan efektif jalur pelayaran sejak akhir Februari 2026. Situasi tersebut membuat sejumlah negara mencari cara untuk menjaga kebebasan navigasi di jalur strategis itu.
Jika tiga syarat tadi dipandang sudah terpenuhi, SDF dapat menjalankan operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Jepang juga membuka kemungkinan untuk mengawal kapal dagang, terutama kapal yang memiliki kaitan dengan kepentingan nasional Jepang.
Sumber pemerintah Jepang menyebut persiapan sudah mulai dilakukan apabila gencatan senjata benar-benar tercapai. Opsi pembersihan ranjau menjadi salah satu rencana utama karena dapat dijalankan setelah gencatan senjata resmi berlaku sesuai Undang-Undang Pasukan Bela Diri Jepang.
Pemerintah Jepang menilai dasar hukum menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam setiap langkah di luar negeri. Sebagai negara dengan konstitusi antiperang pasca-Perang Dunia II, Jepang hanya memperbolehkan penggunaan kekuatan untuk tujuan pertahanan diri.
Karena itu, setiap operasi luar negeri harus memiliki landasan yang jelas. Meski dibatasi aturan, SDF sebelumnya sudah terlibat dalam berbagai misi internasional, termasuk operasi penjaga perdamaian dan pemberantasan pembajakan di sejumlah wilayah.
Syarat Jepang disampaikan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi dalam pertemuan virtual para menteri pertahanan yang dipimpin bersama oleh Inggris dan Prancis pada pertengahan Mei 2026. Dalam forum itu, Koizumi menekankan perlunya dukungan luas agar misi internasional di Selat Hormuz dapat diterima banyak pihak.
Koizumi juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan Amerika Serikat meski Washington tidak ikut dalam misi multinasional yang sedang dibahas. Bagi Jepang, komunikasi semacam itu tetap dibutuhkan agar langkah di lapangan tidak menimbulkan salah paham.
Rencana misi pertahanan multinasional di Selat Hormuz sendiri mencakup pembagian wilayah operasi ke sejumlah zona yang dijaga oleh negara berbeda. Namun, pejabat Jepang menilai koordinasi di lapangan tetap rumit karena perlindungan Jepang hanya berlaku bagi kapal yang terkait dengan kepentingan nasional Jepang, sementara kapal negara lain mengikuti aturan masing-masing.
Dalam konteks itu, Jepang tampak berusaha menjaga dua kepentingan sekaligus, yakni keamanan jalur energi dan kehati-hatian politik. Tokyo ingin memastikan setiap pengerahan personel tidak memicu ketegangan baru di kawasan yang sudah rapuh.
Source: www.beritasatu.com
