Komite Kehakiman DPR Filipina telah menyatakan ada cukup bukti untuk membawa proses pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte ke tahap berikutnya. Keputusan ini menjadi titik penting karena langkah selanjutnya akan ditentukan di sidang pleno DPR saat Kongres kembali bersidang bulan depan.
Jika proses itu terus bergerak maju, pengaduan pemakzulan masih harus mengantongi dukungan minimal sepertiga anggota DPR sebelum bisa dikirim ke Senat. Dalam skenario paling berat, Sara Duterte bukan hanya berisiko dicopot dari jabatan, tetapi juga dapat dikenai larangan berpolitik seumur hidup.
Dukungan komite menguat
Seluruh 53 anggota Komite Kehakiman DPR memberikan suara setuju bahwa ada dasar yang cukup untuk melanjutkan pemakzulan. Hasil bulat ini memperlihatkan bahwa tekanan politik terhadap Sara Duterte kini berada di fase yang jauh lebih serius.
Sara Duterte sendiri menolak seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Melalui pengacaranya, ia menyebut proses tersebut bermuatan politik dan tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi.
Pihak pembela juga menilai komite telah melampaui batas dari pengaduan yang semestinya diverifikasi. Dalam pernyataannya, kubu Duterte mengatakan temuan bukti yang cukup itu memang tidak mengejutkan, tetapi tetap dianggap tidak sah secara prosedural.
Tuduhan yang menekan posisi wakil presiden
Dorongan untuk memakzulkan Sara Duterte datang dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi sayap kiri. Mereka menuduhnya menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, serta mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya.
Tuduhan itu menambah beban politik bagi keluarga Duterte yang sudah berada di bawah sorotan. Ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, juga tengah bersiap menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag terkait ribuan kasus pembunuhan dalam kebijakan perang melawan narkoba.
Situasi tersebut membuat keluarga Duterte menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus, yakni dari panggung politik domestik dan dari proses hukum internasional. Kondisi ini ikut memperkuat pandangan bahwa salah satu dinasti politik paling berpengaruh di Filipina sedang berada dalam masa yang sangat sulit.
Hubungan dengan Marcos makin merenggang
Kasus pemakzulan ini juga menyorot memburuknya hubungan Sara Duterte dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Keduanya sebelumnya berpasangan dalam pemilu 2022 dan menang telak, namun hubungan mereka belakangan disebut semakin jauh.
Di tengah masa jabatan Marcos yang hanya satu periode menurut konstitusi, Sara Duterte sempat dipandang sebagai salah satu tokoh paling kuat untuk pemilihan presiden 2028. Pada Februari lalu, ia bahkan sudah menyatakan niat untuk maju dan sempat meminta maaf karena pernah mendukung Marcos.
Karena itu, perkembangan pemakzulan ini tidak hanya berkaitan dengan risiko jabatan Sara Duterte saat ini. Proses tersebut juga bisa memengaruhi peta kekuasaan nasional menjelang kontestasi politik berikutnya, terutama bila ancaman pencopotan dan larangan berpolitik benar-benar menguat.
Bukan kali pertama menghadapi pemakzulan
Sara Duterte bukan orang baru dalam tekanan serupa. Sebelumnya, upaya pemakzulan terhadap dirinya pernah ditolak Mahkamah Agung pada Juli tahun lalu karena dianggap cacat prosedur.
Presiden Marcos juga pernah lolos dari upaya pemakzulan terpisah pada Februari setelah mayoritas sekutunya di Kongres menolak langkah tersebut. Dari dua peristiwa itu, terlihat bahwa arah proses pemakzulan di Filipina sangat dipengaruhi oleh keseimbangan politik di lembaga legislatif.
Bila kasus ini sampai berlanjut ke putusan akhir, Sara Duterte berpotensi menjadi pejabat tinggi kedua di Filipina yang dimakzulkan setelah mantan Presiden Joseph Estrada pada 2001. Sejumlah pejabat lain memang pernah menghadapi proses serupa, tetapi tidak semuanya sampai pada vonis akhir, sementara mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona tercatat sebagai satu-satunya yang dinyatakan bersalah.
Source: www.cnbcindonesia.com
