Tuduhan terhadap Menteri Perang AS Pete Hegseth kembali memanaskan perdebatan soal serangan di Laut Oman. Mantan diplomat senior PBB, Mohammad Safa, bahkan melabelinya sebagai “penjahat perang” jika Amerika Serikat memang sedang berperang, atau “pembunuh” jika tidak ada keadaan perang yang sah.
Pernyataan keras itu muncul setelah Safa menyoroti serangan yang disebut menewaskan lima warga sipil. Ia menilai tindakan militer AS tidak bisa dibenarkan karena kapal yang menjadi sasaran disebut bukan kapal kombatan, melainkan kapal sipil tak bersenjata.
Safa mengatakan militer AS sengaja menargetkan dua kapal sipil yang sedang berlayar dari Oman menuju Iran. Dalam pandangannya, perintah yang diberikan Hegseth kepada militer jelas melanggar hukum internasional karena menyerang penumpang sipil yang tidak terlibat pertempuran.
Di sisi lain, United States Central Command atau CENTCOM memberi penjelasan berbeda. Lembaga itu menyebut helikopter Apache milik Angkatan Darat dan MH-60 Seahawk milik Angkatan Laut menyerang enam kapal kecil Iran yang dianggap mengancam pelayaran komersial.
Perbedaan versi itu membuat insiden di Laut Oman semakin sensitif. Selain menyangkut batas penggunaan kekuatan di laut, kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi yang diklaim sebagai operasi keamanan.
Safa juga membawa isu ini ke wilayah hukum perang. Ia mengaitkannya dengan Konvensi Jenewa dan menyebut aturan itu mewajibkan pihak yang menenggelamkan kapal untuk menyelamatkan awaknya.
Menurut Safa, membiarkan korban selamat tenggelam tanpa pertolongan merupakan tindakan ilegal dan dapat digolongkan sebagai kejahatan perang. Karena itu, ia menilai dugaan pelanggaran ini harus diperlakukan sebagai persoalan hukum serius, bukan sekadar insiden militer biasa.
Ia bahkan menyebut kemungkinan persidangan atas dugaan kejahatan perang terhadap Pete Hegseth akan menjadi peristiwa bersejarah. Ucapan itu memperlihatkan dorongannya agar ada akuntabilitas atas operasi yang kini dipersoalkan.
Sikap keras Safa sendiri tidak lepas dari latar belakangnya. Ia sebelumnya mundur dari jabatannya di PBB pada 31 Maret 2026 karena mengaku ada persiapan di lingkungan internasional terkait kemungkinan penggunaan senjata nuklir terhadap Iran.
Dalam pernyataannya saat itu, Safa mengatakan rela meninggalkan karier diplomatik demi membocorkan informasi yang dianggap penting. Ia juga menuduh ada pejabat tinggi PBB yang lebih melayani kepentingan kelompok tertentu ketimbang organisasi itu sendiri.
Kekhawatiran Safa meluas pada dampak yang bisa muncul jika ketegangan meningkat. Ia menyinggung besarnya populasi Teheran yang hampir 10 juta jiwa dan membandingkannya dengan Washington, Berlin, Paris, serta London untuk menggambarkan potensi akibat bila senjata nuklir benar-benar digunakan.
Nada serupa juga datang dari sejumlah tokoh lain di bidang kesehatan dan keamanan nuklir. Direktur Regional WHO, Hanan Balkhy, mengatakan kepada Politico bahwa skenario terburuk yang paling dikhawatirkan adalah insiden nuklir.
Pernyataan hampir senada disampaikan mantan Direktur Jenderal IAEA sekaligus peraih Nobel, Mohamed ElBaradei. Ia menyebut kemungkinan penggunaan senjata nuklir tetap ada jika ada pemimpin yang bertindak di luar nalar dan merasa sedang kalah.
Dalam konteks itu, tuduhan Safa terhadap Pete Hegseth menambah panas perdebatan seputar operasi militer AS di Laut Oman. Insiden tersebut kini tidak hanya diperdebatkan dari sisi versi kejadian, tetapi juga dari risiko eskalasi yang bisa merembet ke konflik yang lebih besar.