Angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa menjadi perhatian utama DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. DPRD menilai angka tersebut akan menjadi landasan penting untuk menyusun Perubahan APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Penegasan itu mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang digelar pada Kamis, 2 Juli 2026. Forum ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembahasan berlanjut ke jawaban gubernur.
Fraksi PDI Perjuangan Sampaikan Pandangan Lisan
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang menyampaikan pandangan umum secara langsung di hadapan forum. Fraksi-fraksi lainnya menyerahkan pandangan umum secara tertulis kepada pimpinan dewan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyebut mekanisme itu merupakan hasil kesepakatan di Badan Musyawarah. Menurut dia, penyampaian lisan dibacakan oleh satu fraksi, sedangkan fraksi lain menempuh jalur tertulis sesuai tata cara yang sudah disepakati.
Proses Pembahasan Sudah Masuk Tahap Lanjutan
Iswara menegaskan rapat paripurna ini merupakan bagian dari komitmen legislatif untuk mengawal anggaran daerah. Ia menyampaikan bahwa materi Ranperda P2APBD TA 2025 sebelumnya telah dibahas dan dicermati secara intensif di internal komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD Jabar.
Sebelum paripurna tersebut, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan telah menyampaikan nota pengantar gubernur mengenai Ranperda P2APBD TA 2025 pada 25 Juni 2026. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, tahap berikutnya adalah jawaban gubernur dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada 7 Juli 2026.
Silpa Dinilai Punya Dampak Langsung
Di tengah pembahasan itu, penetapan angka Silpa menjadi poin yang paling disorot. DPRD Jabar memandang angka tersebut bukan sekadar catatan sisa anggaran, melainkan unsur yang akan memengaruhi arah penyusunan APBD Perubahan Jawa Barat 2026.
Dengan seluruh pandangan umum fraksi sudah masuk, pembahasan Ranperda P2APBD TA 2025 kini menunggu tanggapan eksekutif. Tahap itu akan menentukan arah pembahasan lanjutan, terutama terkait angka Silpa yang menjadi perhatian dalam forum paripurna tersebut.