Jawa Tengah kembali mencatat penurunan Indeks Potensi Radikalisme menjadi 10,9 dari 11,4 pada 2024. Angka itu menempatkan provinsi ini sebagai salah satu wilayah dengan potensi radikalisme terendah di antara provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa.
Meski capaian tersebut menunjukkan hasil yang positif, para pemangku kepentingan menilai kewaspadaan tetap diperlukan. Ancaman radikalisme kini dinilai semakin bergerak melalui ruang digital dan mengikuti perubahan sosial yang cepat.
Penguatan di dunia digital jadi fokus utama
Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen TNI Dr. Sigit Karyadi, menilai penurunan indeks itu merupakan buah dari kolaborasi pemerintah, FKPT, akademisi, tokoh agama, media, dan masyarakat. Ia menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah.
Menurut Sigit, radikalisme terus bertransformasi seiring perkembangan teknologi informasi. Ia mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap ideologi ekstrem baru yang menyebar lewat media sosial, platform digital, dan komunitas daring.
Ia menempatkan literasi digital, wawasan kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, dan pendampingan keluarga sebagai fondasi penting untuk membangun daya tangkal masyarakat terhadap ekstremisme.
Dimensi sikap masih perlu ditekan
Peneliti FKPT Jawa Tengah, Ahmad Ro’uf, menjelaskan bahwa keunggulan Jawa Tengah tidak hanya terlihat dari penurunan nilai IPR. Ia menyoroti dimensi pemahaman yang berada di angka 11,3 dan dimensi tindakan sebesar 0,4, keduanya di bawah rata-rata nasional.
Rendahnya dimensi tindakan menunjukkan masyarakat Jawa Tengah relatif mampu menolak keterlibatan dalam aksi radikal. Namun, dimensi sikap masih berada pada angka 20,9 dan tetap menjadi perhatian karena menunjukkan potensi intoleransi masih ada.
Ahmad menilai edukasi berkelanjutan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan tetap diperlukan. Ia juga menekankan kampanye literasi digital agar masyarakat lebih bijaksana saat menerima dan menyebarkan informasi.
Arus konten keagamaan daring perlu diawasi
Hasil survei menunjukkan 68 persen responden mencari konten keagamaan secara daring. Dari jumlah itu, 20 persen di antaranya juga menyebarluaskan kembali konten tersebut kepada orang lain.
Kondisi ini membuat jalur internet menjadi ruang penting yang perlu diawasi lebih serius. Ahmad mendorong gerakan “Saring Sebelum Sharing” agar masyarakat terbiasa memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.
Lilik Purwandi dari Tim Review Survei IPR Nasional juga meminta capaian positif Jawa Tengah dijadikan dorongan untuk memperkuat pencegahan. Ia menilai target ke depan adalah menurunkan IPR lebih jauh melalui kolaborasi multipihak yang lebih efektif.
Kelompok prioritas dan penguatan keluarga
Lilik menilai strategi pencegahan perlu difokuskan pada penguatan dimensi sikap. Fokus itu mencakup peningkatan toleransi, moderasi beragama, literasi digital, wawasan kebangsaan, dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal.
Ia juga menyebut perempuan, generasi muda, masyarakat perkotaan, dan pengguna media sosial sebagai kelompok prioritas dalam program pencegahan. Kelompok tersebut dinilai paling dekat dengan arus informasi dan interaksi digital sehari-hari.
Ketua FKPT Jawa Tengah, Dr. Hamidulloh Ibda, menilai hasil survei menunjukkan Jawa Tengah memiliki modal sosial yang kuat untuk menjaga stabilitas keamanan. Namun, ia mengingatkan tingginya dimensi sikap harus direspons dengan penguatan budaya toleransi dan pendidikan karakter.
Hamidulloh juga mendorong pemanfaatan ruang digital sebagai media penyebaran narasi damai. Ia mengajak pemangku kepentingan memperbanyak konten moderasi beragama yang relevan untuk generasi muda.
Menurutnya, keluarga tetap menjadi ruang pertama untuk menanamkan toleransi, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Karena itu, penguatan keluarga dipandang penting agar pencegahan radikalisme berjalan sejak dini dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.