Pemerintah membuka kemungkinan menghentikan Program Makan Bergizi Gratis bagi siswa dari keluarga mampu. Badan Gizi Nasional (BGN) diberi waktu paling lama satu bulan untuk menata penerima manfaat program tersebut.
Kelompok keluarga pada desil 8 hingga 10 menjadi bagian yang sedang dikaji. Dalam pemetaan sosial ekonomi, kelompok ini merujuk pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
Penataan itu belum menjadi keputusan final. BGN masih menelaah kondisi penerima di lapangan sebelum mengumumkan skema baru MBG.
Prioritas Dialihkan kepada Kelompok Rentan
Arah utama pembenahan adalah memastikan makanan bergizi menjangkau anak yang paling membutuhkan. Kelompok desil bawah, wilayah tertinggal, dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi perhatian pemerintah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta program tersebut mengutamakan penerima paling membutuhkan. Efisiensi direncanakan untuk kelompok yang dinilai tidak lagi perlu memperoleh MBG.
“Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi,” kata Agustina di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).
| Kelompok atau Wilayah | Arah Penataan |
|---|---|
| Keluarga desil 8 hingga 10 | Masih dikaji kemungkinan tidak lagi menerima MBG |
| Kelompok desil bawah | Menjadi prioritas penerima manfaat |
| Daerah tertinggal | Diprioritaskan dalam penyaluran program |
| Daerah dengan stunting tinggi | Tetap menjadi perhatian dalam penyaluran |
Keputusan Tidak Hanya Berdasarkan Desil
Pemerintah tidak akan semata-mata memakai kategori ekonomi untuk menentukan penerima. BGN juga mempertimbangkan komposisi siswa di setiap sekolah serta dampak sosial yang dapat muncul.
Agustina mencontohkan sekolah yang siswanya terbagi cukup berimbang antara kelompok ekonomi menengah ke bawah dan kelompok yang sedikit lebih tinggi. Dalam keadaan seperti itu, pembatasan penerima perlu memperhatikan kondisi psikologis siswa.
Menurut dia, pemerintah perlu menghindari situasi ketika sebagian murid menerima makanan, sementara teman sekelasnya tidak. Pertimbangan tersebut membuat penyusunan kebijakan tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat data desil secara terpisah.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis,” ujar Agustina.
BGN Masih Menyusun Skema Penerima
Wakil Kepala BGN Trenggono menegaskan pembahasan mengenai penghentian MBG bagi siswa dari keluarga mampu masih berlangsung. Ia mengatakan hasil kajian belum dapat disampaikan kepada publik.
“Memang sudah ada wacana, tapi masih kami kaji lagi. Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian selesai ya,” kata Trenggono seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).
Trenggono menyatakan penataan penerima manfaat menjadi perhatian utama selama masa pembenahan. Skema akhir akan disesuaikan dengan hasil kajian BGN mengenai dinamika sekolah dan kebutuhan kelompok sasaran.
Dengan demikian, kemungkinan penghentian MBG untuk siswa dari keluarga desil 8 hingga 10 belum berlaku saat ini. Pemerintah masih menyiapkan kebijakan yang menyeimbangkan efisiensi anggaran, prioritas gizi, dan kondisi psikologis siswa.
