Rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan semakin menguat karena pemerintah menyoroti tekanan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional yang terus membesar. Dalam pembahasan yang berkembang, peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah menjadi kelompok yang paling mungkin terdampak, terutama mereka yang berada di kalangan ekonomi menengah ke atas.
Pemerintah menilai beban antara iuran yang terkumpul dan klaim yang harus dibayarkan sudah semakin berat bagi sistem. Di sisi lain, jumlah peserta yang terus bertambah membuat kebutuhan dana ikut naik, sehingga evaluasi iuran dipandang sebagai salah satu opsi yang perlu dibahas lebih serius.
Defisit JKN ikut mendorong kajian penyesuaian
Dalam pembahasan terbaru, defisit program JKN disebut berpotensi mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun pada tahun 2026. Angka ini menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah kembali menimbang kebijakan penyesuaian tarif untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kenaikan iuran memang masuk dalam kemungkinan yang sedang dikaji. Ia juga menyinggung bahwa pembahasan iuran selalu punya dimensi politik karena isu tersebut biasanya langsung menyedot perhatian publik.
Kondisi itu membuat pemerintah harus berhitung lebih hati-hati. Kebutuhan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan tetap besar, tetapi kebijakan baru juga tidak boleh menghadirkan beban berlebihan bagi masyarakat yang masih rentan.
Peserta mandiri jadi sasaran paling mungkin
Pemerintah menegaskan bahwa rencana penyesuaian tidak akan diberlakukan secara merata kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan. Kelompok yang paling berpotensi terdampak justru peserta mandiri yang dinilai memiliki kemampuan lebih untuk menanggung perubahan iuran.
Pendekatan ini dianggap lebih adil karena penyesuaian diarahkan kepada peserta yang berada di kategori ekonomi mampu. Sementara itu, kelompok masyarakat dalam desil 1 sampai 5 serta warga miskin tetap diposisikan sebagai pihak yang harus dilindungi.
Menteri Kesehatan juga menegaskan bahwa iuran bagi masyarakat miskin masih ditanggung negara. Dengan begitu, perubahan tarif tidak diarahkan kepada kelompok yang sudah berada dalam kondisi sulit dan tidak memiliki ruang fiskal memadai.
Waktu penerapan belum ditentukan
Meski pembahasan soal kenaikan iuran mulai sering muncul, waktu pemberlakuannya belum diputuskan. Pemerintah masih menunggu kondisi ekonomi nasional yang dinilai lebih mendukung sebelum menetapkan keputusan final.
Purbaya Yudhi Sadewa menyebut beban masyarakat baru layak dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi sudah berada di atas 6 persen. Ia juga menambahkan bahwa kondisi lapangan kerja harus lebih mudah diakses publik sebelum kebijakan seperti ini dijalankan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat kebutuhan dana dari sisi penyelenggara program. Daya tahan masyarakat ikut menjadi pertimbangan agar kebijakan tidak menambah tekanan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya kuat.
Besaran iuran yang masih berlaku
Hingga saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Untuk peserta Pekerja Penerima Upah, iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji, dengan 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen ditanggung pekerja.
Sementara itu, peserta mandiri masih menggunakan skema tiga kelas. Kelas I ditetapkan Rp150.000 per bulan, kelas II Rp100.000, dan kelas III Rp42.000.
Berikut rincian iuran peserta mandiri yang masih berlaku saat ini:
- Kelas I: Rp150.000
- Kelas II: Rp100.000
- Kelas III: Rp42.000
Di tengah pembahasan yang belum selesai, pemerintah masih mematangkan desain penyesuaian agar keberlanjutan program kesehatan nasional tetap terjaga. Pada saat yang sama, skema yang disusun juga harus tetap sesuai dengan kemampuan bayar peserta, terutama dari kalangan mandiri yang menjadi fokus utama dalam kajian ini.