Dorongan agar smelter strategis segera masuk tahap produksi menjadi titik tekan utama Komisi VII DPR RI dalam pembahasan hilirisasi bersama Kementerian ESDM. Bagi DPR, yang paling penting bukan lagi sekadar berdirinya bangunan industri pengolahan, melainkan kapan fasilitas itu benar-benar memberi dampak ekonomi di daerah.
Di tengah perhatian pada proyek yang belum rampung, pemerintah juga memaparkan bahwa sejumlah fasilitas pengolahan sudah beroperasi sebagai bagian dari program hilirisasi nasional. Namun, Komisi VII menilai percepatan tetap dibutuhkan agar manfaat nilai tambah mineral tidak tertahan di tahap konstruksi.
Pengawasan diminta lebih terbuka
Anggota Fraksi Golkar, Yusman, meminta pemerintah menjelaskan progres proyek secara lebih rinci. Ia menilai informasi yang jelas akan memudahkan pengawasan terhadap proyek-proyek yang masih menuju tahap akhir.
Dalam pembahasan itu disebut ada 14 perusahaan yang masuk sorotan, dan lima di antaranya sudah selesai. Karena itu, Yusman menekankan perlunya keterangan yang lebih detail mengenai persentase penyelesaian proyek yang masih berjalan.
“Yang saya lihat dari 14 perusahaan ini ada yang sudah selesai lima. Ini mungkin perlu keterangan sedikit rinci progresnya sudah berapa persen untuk menuju selesai,” ujar Yusman.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Komisi VII tidak hanya memeriksa target pembangunan fisik. Mereka juga ingin memastikan proses penyelesaian berlangsung jelas, terutama karena keterlambatan di fase akhir bisa menunda manfaat ekonomi yang dijanjikan hilirisasi.
Produksi dinilai jadi ukuran utama
Sikap serupa datang dari Anggota Fraksi PAN, Alfont, yang mendorong agar smelter-smelter yang masih berjalan segera dibereskan. Ia menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari rampungnya konstruksi, tetapi dari kemampuan fasilitas tersebut beroperasi dan memproduksi.
“Bagaimana caranya dipacu, didorong supaya smelter-smelter ini beres, produksi bisa jalan, kita mampu untuk mendorong perekonomian,” kata Alfont.
Dorongan itu sejalan dengan pandangan DPR bahwa proyek industri strategis harus segera bergerak dari pembangunan ke produksi. Jika fasilitas bisa berjalan penuh, ruang bagi aktivitas ekonomi baru di daerah juga terbuka lebih luas.
Pemerintah tekankan hilirisasi bukan hanya bangunan
Di rapat yang sama, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada urusan fisik. Menurut dia, kesiapan operasional dan keberlanjutan industri juga menjadi bagian penting dari program tersebut.
Penjelasan itu menunjukkan bahwa penyelesaian smelter hanyalah satu tahap dari proses yang lebih panjang. Setelah konstruksi selesai, tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas siap produksi dan mampu bertahan sebagai industri yang berjalan.
Komisi VII pun menempatkan pengawasan proyek sebagai isu utama agar perkembangan di lapangan tidak hanya terlihat di atas kertas. Bagi DPR, keterbukaan informasi soal progres akan membantu memastikan proyek strategis benar-benar mendekati fase operasional.
Kontribusi sektor minerba masih besar
Dalam pembahasan yang sama, pemerintah menyampaikan data penerimaan negara bukan pajak sektor minerba yang mencapai Rp48,95 triliun sepanjang Januari-April 2026. Angka itu kemudian naik menjadi sekitar Rp56 triliun per 15 Mei 2026.
Data tersebut memperlihatkan bahwa sektor minerba masih memberi kontribusi besar bagi penerimaan negara. Karena itu, dorongan agar smelter dan fasilitas pengolahan segera tuntas juga dipandang penting untuk menjaga momentum hilirisasi di dalam negeri.
Di sisi lain, desakan DPR menunjukkan bahwa hilirisasi kini diperlakukan sebagai agenda yang menuntut hasil nyata. Selama proyek belum berproduksi penuh, tekanan agar penyelesaiannya dipercepat tampaknya akan terus menjadi perhatian utama parlemen dan pemerintah.
