Masalah besar mewarnai pelaksanaan SPMB 2026 di Jawa Barat setelah sistem penerimaan murid baru itu dikeluhkan masyarakat karena kerap error, hang, freeze, lambat, dan ngelag. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius soal kesiapan sistem dalam melayani proses pendaftaran yang seharusnya berjalan lancar.
Komisi V DPRD Jawa Barat menilai keluhan publik itu tidak bisa dianggap ringan. Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jabar untuk mengevaluasi persoalan yang muncul dan menuntaskannya secepat mungkin.
Kekecewaan publik memuncak
Menurut Yomanius, gangguan yang terjadi membuat masyarakat kecewa karena proses pendaftaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan bahwa kendala teknis tersebut menjadi masalah utama yang terlihat selama pelaksanaan SPMB 2026 di daerah itu.
Komisi V juga telah berkonsultasi dan menyampaikan perkembangan situasi kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa. Langkah itu diambil agar penanganan terhadap persoalan SPMB 2026 dapat dibahas lebih utuh di tingkat pimpinan DPRD.
Pembahasan pansus berada di tangan fraksi
Di tengah munculnya usulan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus dari komponen masyarakat dan LSM, Yomanius menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan lagi kewenangan Komisi V DPRD Jawa Barat. Menurut dia, kewenangan itu berada pada masing-masing fraksi di DPRD Jawa Barat.
Meski begitu, Komisi V tetap akan menyusun rekomendasi dari rapat kerja yang membahas SPMB 2026. Rekomendasi itu disiapkan sebagai tindak lanjut atas keluhan yang berkembang di masyarakat dan sebagai bahan pembahasan lanjutan di DPRD Jawa Barat.
Dukungan bantuan bagi siswa miskin
Di sisi lain, Komisi V DPRD Jawa Barat juga menyoroti rencana Pemerintah Provinsi Jabar yang menyiapkan bantuan pendidikan bagi sekitar 78 ribu siswa miskin yang tidak lolos SPMB. Komisi V menyatakan mendukung kebijakan tersebut karena dinilai dapat membantu siswa yang terdampak.
Namun, dukungan itu tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah saat ini. DPRD Jawa Barat disebut akan menghitung rencana tersebut agar bantuan pendidikan bisa dijalankan sesuai kapasitas keuangan yang tersedia.
