Cadangan beras pemerintah yang menembus 5,28 juta ton pada Mei menjadi salah satu penyangga penting di tengah ancaman gangguan pasokan pangan. Bank Indonesia menilai stok sebesar itu krusial untuk meredam risiko lonjakan harga saat cuaca ekstrem, hambatan distribusi, atau tekanan musiman muncul.
Namun, BI menegaskan bahwa cadangan saja tidak cukup untuk menjaga inflasi pangan tetap terkendali. Tekanan dari perubahan iklim dan distribusi yang tersendat perlu dihadapi lewat sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan.
Peringatan itu kembali mengemuka saat BI meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera atau GPIPS Wilayah Jawa di Gudang Bulog Sidoarjo, Jawa Timur. Program ini merupakan penguatan dari gerakan nasional yang sudah berjalan, tetapi diarahkan lebih tajam untuk menjawab tantangan pasokan dan distribusi yang makin rumit.
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menilai pengendalian inflasi pangan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pemantauan harga. Ia menyoroti perubahan iklim, sifat komoditas yang musiman, dan rantai distribusi yang tidak selalu lancar sebagai persoalan yang harus ditangani lebih serius.
Aida juga mengingatkan bahwa isu pangan berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Menurut dia, perbaikan berkelanjutan dibutuhkan agar harga tidak kembali melonjak seperti pada periode El Nino berkepanjangan beberapa waktu lalu.
Dalam pelaksanaan GPIPS, BI tetap memakai strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hanya saja, porsi pada pasokan dan distribusi kini dibuat lebih besar karena dua aspek itu dinilai paling menentukan kestabilan harga pangan di daerah.
Fokus itu juga dipilih karena dampaknya paling cepat dirasakan kelompok berpenghasilan rendah. Aida menyebut bobot pangan bergejolak terhadap inflasi nasional sekitar 20 persen, sementara porsi pengeluaran pangan pada masyarakat kecil bisa mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan.
Karena itu, gangguan kecil pada pasokan dapat langsung terasa di rumah tangga. BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah kemudian menyiapkan tujuh program unggulan dalam GPIPS untuk memperkuat pengendalian dari hulu ke hilir.
Program-program itu mencakup penguatan business model pertanian dari hulu hingga hilir, peningkatan produktivitas, inovasi pengolahan pascapanen, dan hilirisasi produk pangan. Seluruh rangkaian tersebut diarahkan agar ketahanan pangan tidak hanya menjaga harga, tetapi juga memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi petani dan pelaku usaha.
Aida menilai penguatan itu penting untuk menjaga kesenjangan antarwaktu dan antardaerah tetap terkendali. Dengan pasokan yang lebih stabil dan distribusi yang lebih efisien, tekanan harga di pasar diharapkan tidak mudah naik turun tajam.
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran nasional GPIPS karena perannya yang strategis sebagai lumbung pangan nasional. Provinsi ini menjadi produsen utama sejumlah komoditas penting seperti padi, jagung, cabai, tebu, dan susu.
Peran Jawa Timur juga besar dalam menopang distribusi pangan ke wilayah lain. Aida menyebut pasokan untuk 19 provinsi di kawasan timur Indonesia banyak ditopang dari daerah tersebut, sehingga stabilitas pangan di Jawa Timur ikut memengaruhi daerah lain.
Di tengah ketidakpastian global, BI berharap pengendalian inflasi pangan dapat berjalan lebih solid lewat GPIPS. Sinergi yang lebih rapat antara berbagai pihak dipandang menjadi kunci agar pasokan tetap terjaga dan harga pangan nasional tidak mudah terguncang.
Source: www.viva.co.id
