Belanja subsidi dan kompensasi pemerintah telah menembus Rp 233 triliun hingga akhir semester I-2026. Realisasi itu naik 44,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dan setara 52,1 persen dari pagu APBN 2026.
Kenaikan tersebut memperlihatkan besarnya tekanan yang harus ditanggung APBN untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah menempatkan pos ini sebagai penahan gejolak harga, terutama saat pasar energi global bergerak tidak stabil.
Tekanan energi global mendorong serapan anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa lonjakan belanja subsidi dan kompensasi sangat terkait dengan dinamika energi global. Faktor yang ikut memengaruhi antara lain fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price, pergerakan nilai tukar rupiah, serta naiknya konsumsi BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.
Dari total realisasi tersebut, subsidi menyerap Rp 116 triliun dan kompensasi mencapai Rp 116,9 triliun. Besarnya serapan ini menunjukkan bahwa anggaran negara masih menjadi instrumen utama untuk meredam dampak eksternal agar tidak langsung menekan rumah tangga berpendapatan rendah.
Konsumsi subsidi di lapangan masih meningkat
Di sisi penyaluran, volume BBM bersubsidi tercatat naik 7,8 persen dibanding semester I-2025. Penyaluran LPG 3 kilogram juga tumbuh 2 persen, sementara jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen.
Data tersebut menunjukkan kebutuhan energi bersubsidi masih tinggi di masyarakat. Kenaikan konsumsi itu ikut menjelaskan mengapa belanja subsidi dan kompensasi terus membesar dalam struktur APBN 2026.
| Komponen | Realisasi | Perubahan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belanja subsidi dan kompensasi | Rp 233 triliun | Naik 44,4 persen | 52,1 persen dari pagu APBN 2026 |
| Subsidi | Rp 116 triliun | — | Bagian dari total realisasi |
| Kompensasi | Rp 116,9 triliun | — | Bagian dari total realisasi |
| BBM bersubsidi | — | Naik 7,8 persen | Dibanding semester I-2025 |
| LPG 3 kilogram | — | Naik 2 persen | Dibanding semester I-2025 |
| Pelanggan listrik bersubsidi | — | Naik 2,1 persen | Dibanding semester I-2025 |
Intervensi juga menjangkau pertanian dan usaha kecil
Belanja penopang ekonomi tidak berhenti di sektor energi. Purbaya menyebut volume pupuk meningkat 21,4 persen, sedangkan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat naik 3,6 persen.
Perkembangan itu memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal juga diarahkan ke sektor produktif yang berkaitan langsung dengan produksi pangan dan pembiayaan usaha kecil. Dengan demikian, tekanan APBN tidak hanya dipakai untuk menahan biaya hidup, tetapi juga menjaga denyut aktivitas ekonomi di lapangan.
APBN diposisikan sebagai penahan guncangan
Pemerintah menegaskan fungsi APBN sebagai shock absorber di tengah ketidakpastian global. Instrumen fiskal itu dipakai untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik agar guncangan pasar internasional tidak langsung diteruskan ke masyarakat.
Salah satu langkah yang dipertahankan adalah tarif eceran BBM di dalam negeri ketika harga minyak dunia tinggi. Dalam pemaparan di rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Purbaya menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga sampai akhir tahun.
Besarnya realisasi subsidi dan kompensasi pada semester I-2026 memperlihatkan bahwa ruang fiskal pemerintah masih terus tertekan oleh kebutuhan menjaga daya beli. Hingga pertengahan tahun, APBN tetap menjadi penyangga utama ketika harga energi, nilai tukar, dan konsumsi subsidi bergerak di atas perkiraan awal.
