Insentif kendaraan listrik yang disiapkan pemerintah untuk kuota 200 ribu unit pada Juni 2026 diperkirakan tidak akan mengalir deras ke pasar ritel. Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menilai daya beli masyarakat belum cukup kuat untuk menyerap seluruh kuota yang direncanakan.
Di tengah kondisi itu, sektor korporasi justru dinilai lebih siap memanfaatkan kebijakan tersebut. Perusahaan dan armada operasional punya pertimbangan efisiensi yang membuat kendaraan listrik lebih mudah diterima dibandingkan pembeli individu.
Yannes melihat kebijakan subsidi ini lebih tepat dibaca sebagai intervensi fiskal untuk menekan impor BBM. Namun, target penyerapan 200 ribu unit tetap menyisakan tanda tanya karena pasar ritel masih menghadapi tekanan ekonomi yang belum mereda.
Ia menyoroti beberapa faktor yang masih membebani pasar otomotif, mulai dari menyusutnya kelas menengah, tingginya suku bunga leasing, hingga inflasi. Kombinasi faktor itu membuat konsumen semakin berhitung sebelum memutuskan membeli kendaraan berbasis baterai.
Dalam situasi seperti ini, minat beli kendaraan listrik di level ritel dinilai belum pulih sepenuhnya. Yannes memperkirakan serapan awal bisa jauh di bawah target karena permintaan masyarakat masih sangat bergantung pada pembiayaan dan arah pergerakan ekonomi.
Ia bahkan menilai minimal 20 persen dari kuota berpotensi terserap lebih dulu. Sisa kuota masih akan ditentukan oleh kemampuan pasar pembiayaan dan seberapa cepat permintaan konsumen bergerak.
Korporasi lebih cepat merespons
Berbeda dengan konsumen umum, pelaku usaha dipandang lebih siap mengambil manfaat dari insentif kendaraan listrik. Pertimbangannya bukan sekadar harga beli, tetapi efisiensi biaya operasional dalam jangka panjang.
Yannes menyebut biaya operasional EV hanya sekitar 30 persen dari kendaraan roda dua atau roda empat sekelasnya. Karena itu, armada fleet dan perusahaan diperkirakan menjadi kelompok yang paling responsif terhadap subsidi tersebut.
Perbedaan respons antara pasar ritel dan pasar korporasi menjadi penting dalam membaca arah kebijakan ini. Konsumen individu cenderung sensitif terhadap cicilan dan skema pembiayaan, sedangkan perusahaan lebih menimbang penghematan biaya operasional.
Skema belum dibuka rinci
Meski kuota subsidi sudah disebut, pemerintah belum membeberkan mekanismenya secara lengkap. Penjelasan lebih lanjut disebut akan datang melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Saat ini, insentif yang sudah pasti baru untuk motor listrik sebesar Rp5 juta per unit. Adapun subsidi mobil listrik belum diumumkan, meski rencana awal menyebut kuota kendaraan listrik akan dibagi rata menjadi 100 ribu unit untuk mobil listrik dan 100 ribu unit untuk motor listrik.
Kondisi ini membuat pasar masih menunggu kepastian teknis sebelum membuat keputusan pembelian. Pelaku industri juga masih menghitung apakah kebijakan tersebut akan lebih banyak mendorong penjualan ritel atau justru terserap kebutuhan operasional perusahaan.
Dorongan fiskal dan target ekonomi
Pemerintah menempatkan subsidi kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal dua dan tiga tahun ini. Di saat yang sama, kebijakan itu juga diarahkan untuk mengurangi konsumsi BBM dan menekan beban negara dari impor bahan bakar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyebut kuota subsidi kendaraan listrik 200 ribu unit masih bisa bertambah. Meski begitu, tanpa rincian pelaksanaan yang jelas, pasar masih menunggu apakah insentif ini benar-benar akan menjangkau pembeli ritel secara luas.
Rencana subsidi EV 2026 kini berada di antara target fiskal dan realitas pasar. Selama daya beli belum pulih, serapan ritel tetap berisiko tertahan meski dukungan anggaran sudah disiapkan.
