Surabaya menjadi salah satu titik awal uji coba digitalisasi bantuan sosial yang dirancang untuk memperbaiki data penerima yang selama ini kerap tidak akurat. Pemerintah menempatkan program ini sebagai langkah penting agar penyaluran bantuan lebih transparan dan lebih tepat sasaran.
Uji coba tersebut dijalankan melalui portal Perlindungan Sosial dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Sosial. Fokus utamanya adalah membuat proses pendaftaran dan verifikasi penerima berlangsung secara online, sehingga pembaruan data tidak lagi bergantung pada mekanisme yang lambat dan berulang.
Verifikasi dibantu AI
Kementerian Sosial menyebut proses baru ini didukung AI untuk mempercepat penilaian kelayakan pendaftaran. Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengatakan waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa satu pendaftaran berkisar 15 menit sampai 45 menit.
Hasil pemeriksaan itu akan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak. Menurut Robben, pendekatan ini dibutuhkan karena masih ada penyimpangan sasaran yang ditemukan dari basis data nasional yang selama ini dipakai.
Surabaya masuk 42 daerah percontohan
Pilot digitalisasi bansos di Surabaya tidak berdiri sendiri, karena kota ini termasuk dalam 42 kota dan kabupaten yang menjadi target awal proyek percontohan pemerintah. Langkah ini dipakai untuk menguji seberapa jauh sistem baru bisa membantu pembenahan data secara nasional.
Di Surabaya, kegiatan uji coba digelar di Kelurahan Pakis dan melibatkan sekitar 200 warga setempat. Selama proses berlangsung, para peserta mendapat bantuan dari agen di lokasi agar pendaftaran dan verifikasi dapat berjalan lebih tertib.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi ini bukan sekadar memindahkan proses lama ke sistem baru. Ia menyebut pembaruan data membantu negara mengenali warga dengan lebih baik agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat.
Fifi juga menekankan bahwa partisipasi warga sangat penting dalam proses ini. Menurut dia, ketika data yang dimasukkan benar, maka kebijakan yang lahir dari data tersebut diharapkan ikut tepat.
Robben menambahkan bahwa keterlibatan warga menjadi faktor penting agar piloting digitalisasi ini berhasil. Ia menargetkan program tersebut dapat diterapkan secara rasional pada 2027, setelah proses percontohan menunjukkan hasil yang lebih matang.
Dengan model baru ini, pemerintah berharap pembaruan data penerima bantuan sosial tidak lagi tertinggal jauh dari kondisi warga di lapangan. Jika berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos akan bergerak ke arah yang lebih rapi, transparan, dan minim salah sasaran.
