Defisit APBD 2026

Pergeseran APBD di Jawa Barat tidak bisa lagi berjalan tanpa penjelasan yang utuh kepada DPRD. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan, setiap perubahan anggaran harus diketahui secara terbuka agar hubungan kerja antara pemerintah daerah dan legislatif tetap terjaga. Ia menyebut beberapa kali pergeseran APBD telah terjadi tanpa penyampaian hasil pergeseran kepada DPRD. Menurut Ono, praktik seperti itu perlu dibenahi karena kebijakan strategis yang menyangkut anggaran seharusnya ditempuh melalui koordinasi yang lebih intensif antara gubernur, TAPD, dan DPRD. Komunikasi jadi kunci pengelolaan APBD Penegasan itu mengemuka seusai rapat Badan Anggaran DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026). Ono menilai penguatan komunikasi menjadi syarat penting agar proses penganggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tetap sesuai prinsip kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Dalam pandangannya, keterlibatan DPRD tidak semestinya bersifat formalitas. Ia meminta pemerintah provinsi lebih konsisten melibatkan lembaga legislatif, terutama ketika mengambil keputusan yang berdampak langsung pada struktur anggaran daerah. Defisit 2026 ikut disorot Di luar soal mekanisme pergeseran, DPRD Jawa Barat juga mencermati potensi defisit APBD Tahun Anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 5,7 triliun. Sejak pembahasan awal APBD 2026, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengantisipasi kemungkinan koreksi fiskal berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Ono menjelaskan ada sejumlah faktor yang memengaruhi proyeksi itu, termasuk perbedaan perhitungan Dana Bagi Hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi lain, belanja wajib juga harus tetap dipenuhi sehingga ruang fiskal perlu dihitung dengan lebih cermat. Fokus Anggaran Catatan Utama Pergeseran APBD Perlu disampaikan lebih terbuka kepada DPRD Defisit APBD 2026 Diperkirakan sekitar Rp 5,7 triliun Langkah antisipasi Analisis pendapatan dan koreksi fiskal bersama pemerintah daerah Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan analisis lebih mendalam terhadap proyeksi pendapatan. Analisis tersebut mencakup penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, serta sumber pendapatan lain. Program prioritas dan daya beli warga Di tengah penyesuaian fiskal, Ono menekankan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap harus dijaga. Ia menilai pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu hanya karena ada perubahan pada struktur anggaran. DPRD juga meminta pemerintah daerah membaca kondisi ekonomi warga secara lebih nyata. Meski pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat 5,85 persen, Ono menilai angka itu masih perlu dianalisis lebih jauh karena sebagian dipengaruhi tingginya belanja pemerintah. Menurut dia, masyarakat masih menghadapi tekanan dari penurunan daya beli, meningkatnya pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga barang, dan tekanan pada sektor industri. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada konsumsi dan investasi di daerah. Optimalkan pendapatan tanpa menambah beban warga Selain menekan belanja dan menata defisit, DPRD Jawa Barat juga mendorong penguatan sumber pendapatan daerah. Salah satu fokusnya adalah optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah, karena kontribusi terbesar pendapatan daerah saat ini masih bertumpu pada dua sumber utama. Sejumlah BUMD lain dinilai perlu meningkatkan kinerja. DPRD mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan restrukturisasi BUMD melalui pembentukan holding maupun merger perusahaan daerah agar efisiensi meningkat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah bisa lebih besar. Pemanfaatan aset milik pemerintah daerah juga menjadi perhatian. DPRD mendorong aset daerah dioptimalkan sebagai sumber pendapatan tanpa menambah beban masyarakat lewat pajak atau retribusi baru. Ono menegaskan arah kebijakan anggaran harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan komunikasi yang lebih intensif, DPRD berharap pengelolaan APBD Jawa Barat bisa menjadi lebih efektif dan akuntabel. Source: rejabar.republika.co.id

DPRD Jabar Desak Komunikasi Anggaran Diperkuat, Pergeseran APBD Tak Boleh Sepihak