DMO Kelistrikan

Pemerintah membentuk tim pengadaan khusus untuk mengawal pasokan batu bara kalori sedang bagi PLN di tengah tekanan rantai pasok energi primer yang belum sepenuhnya beres. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas operasi pembangkit listrik nasional saat kebutuhan batu bara terus menjadi perhatian utama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pembentukan tim itu dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan. Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dan melibatkan PLN, Inspektur Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM, serta BPKP. Prioritas pada kelistrikan Menurut Bahlil, tim pengawasan dibentuk agar persoalan pasokan tidak kembali berulang. Pemerintah ingin koordinasi lintas instansi membuat pengadaan batu bara untuk kelistrikan lebih cepat dipantau dan diselesaikan. Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan sektor kelistrikan harus mendapat perlakuan khusus. Kementerian ESDM meminta jajaran terkait memprioritaskan suplai energi primer untuk pembangkit agar gangguan di lapangan tidak meluas. Dalam pembahasan yang berlangsung intensif selama 5,5 jam bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi, Bahlil mengidentifikasi masalah paling terasa berada pada batu bara kalori sedang. Ia menyebut persoalan itu terkait harga DMO kelistrikan yang dipatok US$70 per ton. Harga tersebut, menurut dia, membuat sebagian produsen kesulitan menutup biaya operasional penambangan. Bahlil menyoroti lonjakan stripping ratio atau SR yang kini berada pada kisaran 10 hingga 12, sehingga margin penjualan ke PLN dinilai makin menipis. DMO belum mulus di lapangan Langkah pengawasan ini muncul setelah pemerintah melihat realisasi domestic market obligation atau DMO belum berjalan mulus di lapangan. Kebutuhan batu bara PLN disebut mencapai 154 juta metrik ton per tahun, sementara penugasan DMO untuk seluruh produsen dipatok 190 juta ton. Dari angka itu, Bahlil menyebut sekitar 150 juta hingga 160 juta ton sudah terkonfirmasi. Kontrak yang telah berjalan mencapai 134 juta ton, sehingga masih ada kurang dari 20 juta metrik ton yang belum dikontrakkan untuk kebutuhan PLN. Di sisi lain, Bahlil menepis anggapan bahwa pemadaman listrik bergilir di sebagian Pulau Jawa pada pekan lalu dipicu kelangkaan batu bara di pembangkit. Ia mengatakan pasokan untuk PLTU sebenarnya aman dan telah menyentuh 170 juta ton. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya masih terus berkoordinasi dengan PLN untuk membahas persoalan itu. Menurut dia, isu batu bara langka tidak tepat menggambarkan kondisi yang terjadi saat pemadaman berlangsung. Bahlil justru menyebut ada kendala teknis pada sistem permesinan milik PLN yang memicu gangguan distribusi listrik. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci jenis kerusakan mekanis yang dimaksud. Dari pihak PLN, EVP Komunikasi Korporat dan TJSL Gregorius Adi Trianto membenarkan adanya kendala operasional yang sempat mengurangi pasokan daya di beberapa wilayah. Ia memastikan sistem kelistrikan Jawa kini beroperasi dan terkendali dengan baik setelah kendala itu dimitigasi. Gregorius juga menegaskan bahwa spekulasi soal blackout total di Pulau Jawa tidak benar. PLN meminta masyarakat memantau informasi melalui kanal resmi perseroan dan unit PLN setempat agar tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi. PLN turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat pemadaman berkala yang sempat terjadi. Di tengah pengawasan yang diperketat atas pasokan batu bara, fokus pemerintah dan PLN kini tertuju pada kelancaran suplai pembangkit agar sistem kelistrikan tetap stabil.

Pasokan Batu Bara PLN Tertekan, Pemerintah Bentuk Tim Khusus Pengadaan