Parlement Kanada

Kanada kembali menghadapi tekanan besar soal bantuan kematian medis, setelah sebuah komite parlemen mendorong agar warga dengan satu-satunya kondisi berupa gangguan mental dikecualikan secara tidak terbatas dari program MAID. Rekomendasi itu muncul di tengah penundaan panjang atas perluasan akses yang sebelumnya sudah dua kali ditunda. Perdebatan ini menjadi salah satu isu paling sensitif di Kanada sejak MAID dilegalkan satu dekade lalu. Pemerintah Perdana Menteri Mark Carney diminta memberi respons atas laporan komite tersebut paling lambat 11 Juli, sementara sikap resmi kabinet sejauh ini belum diumumkan. Rekomendasi tunggal yang langsung memicu perpecahan Laporan gabungan House of Commons dan Senat setebal 98 halaman itu hanya menghasilkan satu rekomendasi utama. Isinya meminta Kanada “indefinitely exclude persons whose sole underlying medical condition is a mental illness from eligibility for medical assistance in dying”. Komite mengakui adanya perbedaan pandangan yang tajam di antara para anggota. Namun, laporan itu juga menekankan bahwa kesaksian yang paling berulang justru menyoroti kebutuhan mendesak akan layanan kesehatan mental yang lebih baik dan lebih merata. Sejumlah anggota komite menolak hasil tersebut dan menerbitkan laporan keberatan. Mereka menilai prosesnya “fundamentally flawed”, “biased”, dan terlalu berat memihak pada kesaksian dari kalangan yang menolak perluasan MAID. Langkah pemerintah dan tekanan politik Mark Carney bulan lalu mengatakan pemerintah akan menunggu laporan itu sebelum mengambil keputusan berikutnya. Jika kabinet ingin kembali menunda perluasan MAID untuk gangguan mental, pemerintah harus mengajukan undang-undang baru. Di parlemen, Partai Konservatif menyambut rekomendasi itu sebagai langkah yang “will save thousands of lives”. Anggota parlemen Konservatif Tamara Jansen juga menyebut kelanjutan perluasan tersebut sebagai tindakan yang “reckless and dangerous”. Penundaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun Kanada pertama kali menunda kelayakan MAID bagi orang yang hanya mengalami gangguan mental pada 2023 selama setahun. Saat itu, pemerintah menilai sistem kesehatan belum siap untuk perluasan tersebut. Penundaan itu kemudian diperpanjang lagi hingga 17 Maret 2027. Bersamaan dengan perpanjangan kedua, pemerintah meminta komite parlemen melakukan peninjauan menyeluruh atas rencana tersebut. Sepanjang awal tahun ini, komite menggelar rangkaian dengar pendapat dengan melibatkan ahli medis, kelompok advokasi, dan pakar dari Eropa. Mereka memberikan keterangan tentang skema bantuan kematian yang sudah berlaku serta dampak yang mungkin timbul bila aturan itu diperluas di Kanada. Komite juga mendengar pandangan dari pakar di Belanda, Belgia, dan Luksemburg, tiga negara yang memperbolehkan assisted dying khusus untuk gangguan mental. Kekhawatiran klinis dan jalur hukum Para penentang perluasan menilai penilaian atas kondisi mental tidak bisa dilakukan dengan cukup akurat untuk memastikan apakah seseorang akan pulih atau tidak. Dr. Sonu Gaind dari University of Toronto mengatakan kebijakan seperti itu dapat berarti “providing death to suicidal people struggling with mental illness who could have gotten better”. Ia juga menyatakan bahwa para penilai tidak dapat memprediksi kapan gangguan mental tidak akan membaik. Menurutnya, “flipping a coin would be more accurate”. Kristopher Wells, senator yang menolak hasil laporan, ikut mempertanyakan kredibilitas proses penyusunannya. Ia mengatakan kepada BBC bahwa ketika “bad inputs” masuk, hasil akhirnya juga buruk, sehingga keandalan rekomendasi itu patut diragukan. Wells dan senator penolak lainnya menilai sengketa terbaru soal MAID dan gangguan mental seharusnya diputuskan oleh Mahkamah Agung. Menurut mereka, jalur hukum adalah forum yang lebih tepat untuk menguji kebijakan tersebut. Gugatan yang sudah berjalan Persoalan ini juga telah masuk ke ranah hukum melalui sejumlah tantangan terhadap pengecualian gangguan mental dalam MAID. Salah satunya adalah gugatan Claire Brousseau, perempuan 49 tahun asal Toronto yang hidup dengan bipolar dan PTSD. Brousseau mengatakan ia berharap dapat memperoleh akses ke prosedur itu melalui gugatannya. Ia menilai pengecualian bagi orang dengan gangguan mental tidak konstitusional. Ia juga mengaku tidak terkejut dengan rekomendasi komite untuk menghentikan perluasan tersebut. “Every time they delay it, people like me live it in real time. Those are days and years that we suffer,” katanya. Jejak perluasan MAID di Kanada Kebijakan MAID di Kanada lahir dari gugatan hukum sebelumnya. Negara itu pertama kali memperbolehkan bantuan kematian medis bagi orang dewasa dengan penyakit terminal yang kematiannya “reasonably foreseeable” pada 2016, setelah tantangan yang berhasil di Mahkamah Agung. Tiga tahun kemudian, melalui perkara di Quebec, aturan itu diperluas untuk orang dengan penyakit kronis yang kematian alaminya belum dekat. Sejak itu, batas antara otonomi pasien, perlindungan kelompok rentan, dan peran sistem kesehatan terus menjadi sumber perdebatan. Menurut angka 2024, MAID menyumbang sekitar 5% dari seluruh kematian di Kanada. Sekitar 96% permintaan MAID disetujui untuk orang yang kematiannya sudah dapat diperkirakan, terutama pasien kanker terminal. Sisanya, sekitar 4%, adalah pasien yang kematiannya belum dekat tetapi memiliki “grievous and irremediable medical condition”. Sebuah jajak pendapat Angus Reid yang dirilis awal bulan ini menunjukkan sekitar 77% warga Kanada mendukung MAID, tetapi dukungan turun menjadi 42% ketika akses itu menyangkut orang yang satu-satunya kondisi adalah gangguan mental.

Kanada Hadapi Tekanan Baru, Pengecualian MAID untuk Gangguan Mental Makin Menguat