Larangan penggunaan smartphone di kantor-kantor pemerintah Afghanistan mulai menekan cara kerja para pegawai negeri. Di sejumlah provinsi, staf diminta meninggalkan ponsel pintar mereka, sementara ancaman sanksi disebut cukup keras, mulai dari pemecatan hingga hukuman penjara.
Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran baru karena smartphone selama ini dipakai untuk komunikasi kerja sehari-hari. Sejumlah pegawai pemerintah mengatakan pembatasan tersebut akan membuat koordinasi antardepartemen dan layanan administrasi menjadi jauh lebih sulit.
Aturan menyebar dari pusat hingga daerah
Surat larangan yang beredar luas di media sosial menyebut penggunaan smartphone bagi seluruh pegawai pemerintah dilarang, dengan pengecualian hanya bisa diberikan oleh pemimpin tertinggi. Dalam surat itu, para kepala departemen diminta menyampaikan aturan kepada seluruh staf, baik level atas maupun bawah.
Isi surat tersebut menyebut larangan berlaku mulai 17 Juni untuk pegawai di departemen militer dan sipil. Surat itu muncul di bawah lambang Mahkamah Agung, meski lembaga tersebut tidak menanggapi permintaan komentar dari AFP.
Hingga Rabu siang, sejumlah departemen pusat masih membagikan informasi lewat grup WhatsApp mereka. Dua juru bicara pemerintah Afghanistan juga belum memberi tanggapan atas kebijakan ini.
Dampak paling keras terasa di provinsi
Di Ghazni, para pegawai pemerintah mulai berpamitan dari smartphone mereka pada Selasa malam. Seorang pejabat departemen pertambangan dan minyak, Irfan Andarh, menulis di grup WhatsApp bahwa penggunaan smartphone di seluruh kantor provinsi itu dilarang mulai Rabu.
Ia menyebut para pegawai masih bisa dihubungi lewat panggilan telepon dan email. Namun, seorang pekerja kota di Ghazni mengatakan staf sudah diperingatkan bahwa siapa pun yang memakai smartphone akan dipecat dan menghadapi tindakan hukum.
Di Badakhshan, seorang pegawai dinas informasi provinsi mengatakan pelanggaran aturan dapat dihukum enam bulan penjara. Ia menjelaskan bahwa dekret lisan dari Emirat Islam Afghanistan telah dibacakan, lalu kepala-kepala departemen diminta memastikan tidak ada pegawai kantor Taliban yang memakai smartphone.
Pekerjaan sehari-hari ikut terganggu
Sejumlah pegawai di Badakhshan menilai kebijakan ini akan membuat pekerjaan mereka jauh lebih sulit. Seorang pegawai departemen transportasi mengatakan ia biasa memakai WhatsApp untuk berbagi informasi soal pergerakan kargo.
Menurut dia, larangan itu bisa mengganggu pekerjaan, bahkan membuatnya mustahil dilakukan. Pegawai lain dari dinas pendidikan provinsi juga menyampaikan kekhawatiran serupa karena alat kerja digital di ponsel selama ini membantu proses administrasi.
Guru di wilayah itu bahkan menyebut kebijakan tersebut “truly heartbreaking”. Ponselnya sempat disita pada Rabu sebelum dikembalikan dengan peringatan agar tidak dibawa lagi, padahal aplikasi di dalamnya dipakai untuk tetap terhubung dengan siswa dan mendengar masalah mereka.
Ia menjelaskan bahwa murid sering berbagi kesulitan kelas dan pertanyaan tugas melalui grup WhatsApp. Pegawai pendidikan lainnya mengatakan ia memakai alat AI di smartphone untuk menerjemahkan dari bahasa ibu, Dari, ke Pashto, bahasa yang digunakan dalam komunikasi pemerintah.
Setelah proses itu, ia biasa mengirim balasan ke kementerian. Kini, menurut dia, tidak jelas apa yang akan terjadi setelah ponsel pintar tidak lagi bisa digunakan di kantor.
Bagian dari pembatasan yang lebih luas
Taliban telah memerintah Afghanistan hampir lima tahun dengan interpretasi ketat atas hukum Islam. Tahun lalu, akses broadband dibatasi di beberapa provinsi selama berminggu-minggu sebelum pemerintah tiba-tiba memutus internet dan jaringan telepon secara nasional.
Saat itu, aktivitas publik lumpuh selama dua hari. Layanan perbankan terhenti, pesawat tidak bisa terbang, dan rumah sakit dilanda kekacauan sebelum komunikasi akhirnya dipulihkan.
Keputusan terbaru soal smartphone kini menambah daftar pembatasan yang kembali mengubah cara kerja birokrasi dan kehidupan sehari-hari di Afghanistan. Bagi banyak pegawai negeri, larangan ini bukan hanya soal ponsel, tetapi juga soal hilangnya alat kerja yang selama ini menopang pekerjaan mereka.
