Pemerintah menyiapkan perluasan model budidaya udang berbasis kawasan dari Kebumen ke sejumlah daerah lain. Model yang dinilai berhasil itu diproyeksikan menjadi acuan baru untuk meningkatkan produksi sekaligus daya saing sektor perikanan.
Di Kebumen, Presiden Prabowo Subianto melihat langsung panen raya di Budidaya Udang Berbasis Kawasan pada Sabtu (23/5/2026). Dalam kunjungan itu, ia didampingi sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta pimpinan Komisi IV DPR.
Prabowo menilai kawasan budidaya di Jawa Tengah itu menunjukkan hasil yang menjanjikan setelah beroperasi selama tiga tahun. Ia juga mengapresiasi kinerja BUBK Kebumen karena dinilai sudah mampu bersaing di pasar dunia.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, setiap hektar tambak di kawasan tersebut mampu menghasilkan 40 ton udang vaname. Dengan harga jual Rp 70.000 per kilogram atau Rp 70 juta per ton, hasil budidaya itu dianggap memiliki nilai ekonomi yang kuat.
Kawasan budidaya itu berdiri di atas lahan total 100 hektar. Dari luas tersebut, 65 hektar sudah terbangun dan saat ini menjadi area operasional budidaya.
Dari proyek percontohan ke replikasi daerah lain
BUBK Kebumen dibangun dan diresmikan pada 2023 pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Proyek ini menelan anggaran Rp 175 miliar dan sejak awal dirancang sebagai percontohan untuk mengerek produksi udang nasional.
Keberhasilan di Kebumen membuat pemerintah bersiap membawa model serupa ke wilayah lain dengan skala yang lebih besar. Lokasi yang masuk rencana replikasi meliputi Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, seluas 2.000 hektar, 200 hektar di Gorontalo, dan 14.000 hektar di Pantai Utara Jawa.
Berbeda dengan Kebumen yang membudidayakan udang vaname, kawasan baru tersebut akan dikembangkan berbasis kawasan untuk ikan. Pemerintah menargetkan proyek-proyek itu mampu menghasilkan protein untuk kebutuhan rakyat sekaligus untuk dijual ke luar negeri agar memberi devisa.
Dampak ke warga dan arah hilirisasi
Selain soal produksi, kawasan Kebumen juga memberi dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Hingga kini, 650 warga lokal tercatat bekerja di BUBK Kebumen, dan capaian itu ikut menjadi alasan Prabowo menilai model tersebut produktif.
Pemerintah juga menempatkan pembangunan kawasan budidaya ikan dan udang ini dalam agenda hilirisasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada akhir April 2026 menegaskan bahwa hilirisasi negara tidak hanya menyasar energi dan mineral, tetapi juga pertanian dan perikanan.
Pendekatan itu diharapkan memberi nilai tambah yang lebih besar, sekaligus memperkuat daya saing dari hulu sampai hilir. Pemerintah juga menargetkan penyerapan tenaga kerja agar manfaat ekonomi tidak berhenti di tahap produksi.
Prabowo menegaskan pembangunan produktif akan dipercepat dalam beberapa bulan ke depan. Menurut dia, pembangunan harus menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja karena dua hal itu penting untuk menambah kekayaan bangsa dan meningkatkan penghasilan rakyat.
Ia juga menekankan agar prioritas pembangunan tidak hanya diarahkan pada kantor, melainkan pada proyek yang benar-benar menghasilkan produktivitas. Dalam pandangannya, pengelolaan kekayaan bangsa harus dilakukan secara mandiri agar keuntungan tidak terus mengalir ke luar negeri.
Prabowo menilai kebocoran kekayaan perlu dihentikan melalui pengelolaan sumber daya alam yang mandiri dan penegakan hukum yang lebih tegas. Dari Kebumen, pemerintah kini mendorong agar model budidaya yang dinilai berhasil itu bisa menjadi dasar bagi pengembangan sektor perikanan di daerah lain.