Tekanan fiskal membuat Bank Pembangunan Daerah atau BPD tidak lagi cukup diposisikan sebagai tempat menyimpan dana pemerintah daerah. Di tengah penyusutan Dana Transfer ke Daerah, bank daerah kini didorong ikut menjadi penggerak pembiayaan agar layanan publik dan pembangunan tetap berjalan.
Dorongan itu muncul karena ruang anggaran daerah makin sempit, sementara kebutuhan pembangunan tidak berkurang. Dalam situasi seperti ini, BPD diminta hadir lebih aktif, bukan hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan ikut menjaga perputaran ekonomi di wilayahnya masing-masing.
BPD Diminta Naik Kelas
Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa transformasi BPD sudah menjadi kebutuhan mendesak. Ia mengingatkan agar bank daerah tidak berhenti pada peran sempit sebagai tempat parkir dana pemerintah daerah.
Menurut Agus, BPD memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak lembaga lain, yaitu pemahaman terhadap karakter ekonomi lokal. Bekal itu membuat BPD dinilai lebih mampu menyalurkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan program pembangunan daerah.
Asbanda juga mendorong inovasi pembiayaan, termasuk pinjaman daerah, selama manajemen risikonya tetap dijaga. Agus menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan pelonggaran aturan, melainkan penilaian yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah.
Investasi Jadi Penopang Utama
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai keberadaan bank daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menggerakkan ekonomi wilayah. Ia menyebut pembangunan daerah yang cakupannya luas membutuhkan kerja sama lintas sektor agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ahmad Luthfi juga menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Menurut dia, anggaran dari pemerintah pusat belum tentu mampu menutup seluruh kebutuhan pembangunan, sehingga daerah perlu mencari sumber pembiayaan lain.
Ia menegaskan bahwa investasi memegang peran besar dalam pembangunan daerah. “Lebih dari 80% pembangunan daerah ditopang dari investasi,” ujarnya, sekaligus menekankan pentingnya kepala daerah aktif mencari investor.
Kerja Sama Antar-BPD Didorong
Dari sisi perbankan daerah, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, menilai penurunan Dana Transfer ke Daerah dari tahun ke tahun harus menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat peran. Ia mengatakan bank daerah perlu hadir sebagai solusi agar program pemerintah daerah tetap berjalan tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat.
Bambang juga mengingatkan bahwa penyusutan TKD tidak boleh membuat program prioritas pelayanan publik tersendat. Karena itu, BPD diminta membantu daerah menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal yang lebih ketat.
Untuk memperluas kemampuan pembiayaan, Bambang mendorong penguatan kerja sama antar-BPD melalui skema sindikasi pembiayaan. Menurut dia, kolaborasi tersebut dapat membuka ruang pendanaan untuk proyek infrastruktur strategis di daerah.
Ia bahkan menegaskan bahwa kerja sama yang solid akan memperbesar kapasitas pembiayaan secara kolektif. “Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,” kata Bambang.
Dorongan agar BPD berperan lebih besar menunjukkan bahwa ekonomi daerah kini tidak bisa sepenuhnya bergantung pada APBD. Di tengah tekanan fiskal, kemampuan bank daerah dalam mengelola dana, memperkuat intermediasi keuangan, dan menyalurkan pembiayaan yang tepat menjadi semakin menentukan bagi daya tahan ekonomi di daerah.