Pemkab Sukabumi menempatkan percepatan Universal Health Coverage atau UHC sebagai prioritas di tengah tekanan fiskal yang belum mereda. Pemerintah daerah kini mencari langkah lintas sektor agar layanan kesehatan tetap merata dan perlindungan warga tidak tertunda.
Fokus itu mengemuka dalam pertemuan strategis di Pendopo Kabupaten Sukabumi yang diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH, MM. Pembahasan diarahkan pada pemetaan persoalan dan penyusunan langkah konkret bersama Tim Percepatan UHC Provinsi Jawa Barat.
Tekanan anggaran setelah bencana
Ade Suryaman menyebut Pemkab Sukabumi masih menghadapi dampak besar dari kejadian kebencanaan pada 2024 dan 2025. Bencana tersebut merusak ribuan rumah di 36 kecamatan dan ikut menekan kemampuan anggaran daerah untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan masyarakat.
Di tengah situasi itu, pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi bersama lintas sektor. Percepatan UHC juga ditempatkan sejalan dengan target nasional dan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Data kependudukan menjadi basis utama
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat. Data yang valid disebut menjadi dasar utama untuk menentukan kepesertaan JKN sekaligus memastikan bantuan iuran tepat sasaran.
| Fokus Pembahasan | Keterangan | Tujuan |
|---|---|---|
| Validasi data kependudukan | Menjadi basis penentuan kepesertaan JKN | Memastikan bantuan iuran tepat sasaran |
| Desk teknis lintas OPD | Dilanjutkan bersama OPD Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat | Merumuskan langkah percepatan UHC |
| Regulasi dan anggaran | Mencakup perumusan regulasi daerah dan penyesuaian anggaran atau addendum | Mendukung pelaksanaan UHC |
| Pelibatan swasta | Direncanakan melalui CSR | Menambah dukungan pembiayaan |
Karena itu, tim teknis dari berbagai OPD Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan pembahasan melalui desk teknis. Agenda berikutnya meliputi perumusan regulasi daerah, penyesuaian anggaran atau addendum, serta strategi pelibatan swasta lewat CSR.
Koordinasi lintas pihak terus digenjot
Pemkab Sukabumi menilai koordinasi antarpihak menjadi jalan penting untuk mempercepat perlindungan kesehatan bagi warga. Persiapan yang matang diharapkan mampu mendorong perlindungan kesehatan yang lebih komprehensif bagi seluruh masyarakat.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung, juga menekankan perlunya validasi data peserta secara berkala. Langkah itu dinilai penting agar bantuan iuran tetap tepat sasaran dan mendukung target UHC di Kabupaten Sukabumi.
