Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali ditolak oleh DPRD Jawa Barat. Sekretaris Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan, menilai isu tersebut belum mendesak dan berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih penting bagi warga.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah semestinya memusatkan energi pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat. Di tengah tekanan fiskal, penurunan dana transfer, dan target pendapatan daerah yang belum tercapai, Memo menilai perubahan nama bukan prioritas yang layak didahulukan.
Masalah yang dianggap lebih mendesak
Memo menyebut Jawa Barat masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan segera. Daya tampung peserta didik baru, meningkatnya pengangguran akibat PHK, serta dorongan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi disebutnya jauh lebih penting untuk segera dibenahi.
Menurut dia, perdebatan soal identitas daerah hanya akan menyedot energi publik tanpa memberi manfaat langsung. Ia khawatir wacana seperti itu justru memunculkan pro dan kontra yang tidak produktif di tengah masyarakat.
Biaya besar dan risiko gesekan sosial
Memo juga mengingatkan bahwa Jawa Barat memiliki keberagaman budaya dan wilayah yang perlu dihormati. Ia mencontohkan karakter masyarakat Cirebon dan Bekasi yang memiliki identitas kedaerahan khas dan berbeda satu sama lain.
Perubahan nama provinsi, kata dia, bukan sekadar urusan administrasi. Penyesuaian tersebut akan berdampak pada banyak dokumen dan layanan, mulai dari KTP, Kartu Keluarga, alamat perusahaan, dokumen perizinan, hingga identitas berbagai instansi, sehingga biayanya dipandang besar.
Pertimbangan sejarah dalam kebijakan identitas
Dalam pandangannya, kebijakan yang menyentuh identitas daerah harus dikaji dengan sangat hati-hati. Memo mengingatkan pengalaman sejarah pembentukan Republik Pasundan pada 1947 yang dipimpin Raden Adipati Soeria Kartalegawa dan kemudian dibubarkan.
Catatan sejarah itu, menurut dia, perlu menjadi pengingat agar kebijakan publik yang sensitif tidak diambil terburu-buru. Ia menilai semangat persatuan harus tetap dijaga ketika membahas hal-hal yang berkaitan dengan identitas daerah.
Pada akhirnya, Memo mendorong pemerintah untuk memfokuskan diri pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Penguatan ekonomi daerah, pembukaan lapangan kerja, dan penyelesaian persoalan pelayanan publik disebutnya sebagai agenda yang lebih mendesak untuk ditangani.
