Texas kembali menyeret perusahaan teknologi besar ke meja hukum, kali ini dengan Netflix sebagai sasaran utama. Gugatan itu menyorot dua tuduhan serius sekaligus: pengumpulan data pengguna dan desain layanan yang disebut sengaja dibuat membuat orang sulit lepas dari layar.
Jaksa Agung Texas Ken Paxton menuduh Netflix selama bertahun-tahun memberi kesan kepada konsumen bahwa perusahaan tidak mengumpulkan atau membagikan data pengguna secara luas. Namun dalam pengaduan yang diajukan ke pengadilan distrik Texas, negara bagian itu justru mengeklaim Netflix mengumpulkan data tersebut dan menjualnya ke broker data.
Tuduhan itu menjadi lebih tajam karena Texas juga menuding Netflix “memantau” para penggunanya. Negara bagian tersebut menyebut layanan streaming itu dirancang agar bersifat adiktif, dengan sasaran utama anak-anak dan keluarga.
Dalam pengaduan itu, tujuan yang dituduhkan digambarkan sangat sederhana sekaligus sangat menguntungkan. Netflix disebut ingin membuat anak-anak dan keluarga terus terpaku pada layar, mengumpulkan data mereka selama mereka bertahan di sana, lalu memonetisasi data itu untuk meraih keuntungan besar.
Salah satu bagian yang disorot Texas adalah pernyataan CEO Netflix Reed Hastings dalam panggilan pendapatan pada 2020. Saat membandingkan Netflix dengan perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Amazon, Hastings disebut mengatakan, “We don’t collect anything.”
Texas menilai praktik yang dituduhkan itu melanggar Texas Deceptive Trade Practices Act. Gugatan ini juga menambah daftar tindakan hukum Texas terhadap perusahaan teknologi dan platform digital yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
Kasus tersebut muncul di tengah peran Paxton sebagai tokoh politik aktif. Ia sedang maju dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik untuk kursi Senat AS di Texas, sehingga isu privasi data dan keselamatan anak daring ikut berada di persimpangan hukum dan politik.
Netflix menolak tuduhan itu dan menyebut gugatan Texas tidak berdasar. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan tuduhan tersebut “lacks merit and is based on inaccurate and distorted information.”
Pihak Netflix juga menegaskan bahwa perusahaan memandang serius privasi para anggotanya. Netflix menyatakan mereka mematuhi hukum privasi dan perlindungan data di setiap wilayah tempat perusahaan beroperasi.
Gugatan Texas hadir saat pengawasan terhadap cara perusahaan teknologi merancang aplikasi dan layanan mereka semakin ketat. Kekhawatiran itu terutama menguat karena dampaknya terhadap anak-anak dan remaja terus menjadi perhatian publik dan regulator.
Pada Maret, sebuah juri di California menyatakan Meta dan YouTube bertanggung jawab dalam gugatan soal kecanduan media sosial. Pada hari yang sama, Meta juga dinyatakan bertanggung jawab dalam kasus keselamatan anak daring yang diajukan New Mexico.
Perkembangan itu memperkuat tekanan terhadap platform digital, termasuk layanan streaming dan media sosial, untuk menjelaskan bagaimana mereka mengumpulkan data dan bagaimana fitur mereka memengaruhi perilaku pengguna. Pertanyaan tentang batas dorongan keterlibatan pengguna kini juga tidak hanya muncul di Amerika Serikat.
Sejumlah negara telah mengesahkan atau sedang mempertimbangkan undang-undang keselamatan anak daring yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia tertentu. Australia menjadi negara pertama yang menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun pada tahun ini, sementara banyak negara di Eropa dan kawasan lain juga mengkaji kebijakan serupa.
Di Washington, Kongres AS turut mendorong sejumlah langkah keamanan online untuk anak. Tekanan dari berbagai arah itu membuat perusahaan teknologi harus menjawab pertanyaan yang sama, yakni seberapa jauh mereka boleh mendorong keterlibatan pengguna sebelum dianggap mengeksploitasi kebiasaan mereka.