Thailand menegaskan dukungan terhadap upaya Myanmar kembali terhubung lebih erat dengan ASEAN, tetapi sikap itu tidak berarti jalan masuknya akan terbuka begitu saja. Bangkok menempatkan syarat yang sama seperti yang selama ini menjadi perhatian kawasan, terutama soal kekerasan yang masih berlangsung dan kebutuhan bantuan kemanusiaan di lapangan.
Sikap tersebut muncul saat Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow bersiap bertemu Presiden baru Myanmar, Min Aung Hlaing, di Bangkok. Dalam pertemuan itu, Thailand ingin menunjukkan bahwa pemulihan hubungan Myanmar dengan ASEAN perlu didorong melalui dialog yang lebih aktif, bukan dibiarkan berjalan sendiri.
Thailand ingin lebih terlibat
Sihasak menegaskan bahwa pemerintahnya tidak ingin hanya menjadi penonton dalam proses reintegrasi Myanmar ke forum kawasan. Ia mengatakan Thailand akan mengambil langkah-langkah dalam interaksi agar Myanmar bisa kembali masuk ke ASEAN secara lebih utuh.
“Kami ingin mendukung kembalinya mereka ke ASEAN. Kebijakan kami adalah mengambil langkah-langkah dalam interaksi untuk membawa mereka kembali,” kata Sihasak kepada wartawan.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Bangkok memilih pendekatan yang terbuka, namun tetap hati-hati. ASEAN selama ini juga menuntut adanya respons nyata dari Naypyitaw atas krisis yang belum selesai, sehingga dukungan politik saja tidak cukup untuk memulihkan posisi Myanmar di kawasan.
Tekanan regional masih membayangi Myanmar
Posisi Myanmar di ASEAN melemah sejak kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil. Kudeta itu memicu kekacauan dan perang saudara, lalu membuat ASEAN membatasi partisipasi para jenderal yang berkuasa dalam forum tingkat tinggi.
Meski masih menjadi anggota ASEAN, Myanmar hanya diwakili pejabat setingkat menteri dalam sejumlah pertemuan penting. Blok beranggotakan 11 negara itu juga belum memberi pengakuan resmi kepada pemerintahan baru yang didukung militer.
Kondisi itu membuat Myanmar tetap berada dalam posisi sulit. Bagi ASEAN, konflik yang tak kunjung mereda menjadi beban politik sekaligus ujian bagi kemampuan organisasi menjaga kerja sama tanpa mengabaikan kekerasan yang terjadi di lapangan.
Langkah baru Min Aung Hlaing belum cukup meyakinkan
Min Aung Hlaing, yang berusia 69 tahun, baru dipilih sebagai presiden oleh parlemen pada 3 April. Pengangkatan itu memperkuat kendalinya atas kekuasaan setelah pemilu yang dimenangkan partai pendukung militer di tengah absennya oposisi yang kuat.
Dalam pidato pelantikannya, ia menyebut pemulihan perdamaian dan rekonsiliasi sebagai prioritas utama. Ia juga mengatakan akan berupaya memperbaiki hubungan internasional dan menormalkan ikatan dengan ASEAN.
Akan tetapi, sinyal tersebut belum menghasilkan kemajuan yang jelas. Undangan kepada kelompok bersenjata oposisi untuk memulai dialog sebelum akhir Juli ditolak oleh dua kelompok pemberontak utama pada Selasa, sehingga peluang terobosan cepat masih tampak kecil.
Amnesti jadi sorotan, tetapi belum menyelesaikan masalah utama
Thailand menyambut amnesti Myanmar pekan lalu yang membebaskan ribuan tahanan, termasuk mantan Presiden Win Myint. Dalam kebijakan itu, hukuman Aung San Suu Kyi juga dipangkas sedikit, meski ia tetap berada dalam tahanan sejak kudeta.
Bagi Bangkok, langkah seperti ini sebaiknya tidak berhenti sebagai simbol politik. Sihasak berharap kebijakan serupa bisa muncul lebih sering, terutama yang berkaitan langsung dengan penurunan kekerasan.
“Kami berharap tindakan seperti ini akan lebih sering terjadi ke depan, terutama pengurangan kekerasan,” ujarnya.
Thailand juga menyoroti perlunya bantuan kemanusiaan di Myanmar. Sihasak menilai ada ruang bagi ASEAN maupun organisasi internasional untuk masuk dan membantu jika otoritas Myanmar membuka akses di lapangan.
ASEAN masih menunggu bukti konkret
Pemerintahan baru Myanmar belum mendapat pengakuan luas dari komunitas internasional. Sejumlah negara Barat menilai pemilu dan pembentukan pemerintahan baru itu tidak sah karena dirancang untuk mempertahankan kontrol militer dengan kemasan sipil.
Di sisi lain, ASEAN masih berusaha menjaga keseimbangan antara keterlibatan diplomatik dan tekanan atas kekerasan yang berlanjut. Para pemimpin ASEAN dijadwalkan menggelar KTT bulan depan di Filipina, dan isu Myanmar diperkirakan tetap menjadi salah satu pembahasan utama.
Dalam situasi itu, posisi Thailand menjadi penting karena Bangkok memiliki kedekatan geografis dan diplomatik dengan Myanmar. Namun, jalan pulang Myanmar ke lingkaran penuh ASEAN tetap bergantung pada langkah nyata dari Naypyitaw, terutama dalam meredakan kekerasan, membuka ruang dialog, dan memberi akses lebih besar bagi bantuan kemanusiaan.
