Tiga kawasan pesisir di Jawa Timur, yakni Tuban, Lamongan, dan Gresik, menjadi titik yang paling disorot dalam dorongan percepatan pembangunan Giant Sea Wall atau GSW. Wilayah di Pantura itu dinilai menghadapi ancaman paling berat karena rob, abrasi, dan penurunan muka tanah yang berlangsung sekitar 1–2 cm per tahun.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai kondisi tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan terpisah. Tekanan gelombang pasang, kenaikan muka air laut, serta aktivitas ekonomi dan industri pesisir kini saling bertumpuk dan memperbesar risiko bagi warga, layanan ekonomi, dan ketahanan wilayah.
Khofifah Indar Parawansa menilai percepatan pembangunan dari skema 20 tahun menjadi 15 tahun penting untuk dilakukan. Gubernur Jawa Timur itu menegaskan bahwa risiko di kawasan pantai terus meningkat sehingga langkah perlindungan pesisir perlu dipercepat, bukan ditunda.
Di kawasan yang rentan itu, ancaman pesisir tidak hanya menyasar permukiman warga. Kondisi rob dan abrasi juga memengaruhi ketersediaan air bersih, kualitas hidup masyarakat pesisir, hingga aktivitas pelabuhan, industri, logistik nasional, dan lahan pertanian produktif yang selama ini menopang pangan Jawa Timur.
GSW tidak hanya soal tanggul
Khofifah menekankan bahwa GSW tidak boleh dipahami semata-mata sebagai proyek fisik. Menurutnya, pembangunan tanggul laut berskala besar harus berjalan bersama kebijakan lingkungan dan sosial agar manfaatnya lebih luas dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Dalam pandangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, proyek ini bisa menjadi alat untuk melindungi kawasan sekaligus mendorong transformasi pesisir. Manfaat yang diharapkan mencakup pengurangan risiko banjir, penguatan konektivitas, serta dukungan bagi revitalisasi kawasan pesisir maupun perkotaan.
Perlindungan pesisir juga dikaitkan dengan sektor perikanan. Pemerintah berharap nelayan tradisional bisa lebih produktif dan adaptif, sementara stabilitas kawasan membantu mendorong ekonomi sosial masyarakat pesisir.
“Ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara berbasis ketahanan wilayah,” ujar Khofifah.
Kepastian ruang laut jadi perhatian
Pelaksanaan GSW dinilai perlu mengikuti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL yang sudah terbit. Langkah ini dianggap penting untuk memberi kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang laut di kawasan yang sudah padat aktivitas.
Pemerintah provinsi juga memandang pendekatan ini diperlukan agar potensi konflik antara masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha bisa ditekan. Karena itu, proyek GSW diminta tidak hanya menitikberatkan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan ruang kelola yang jelas dan tertib.
Khofifah menilai partisipasi publik dan pendekatan yang inklusif menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Keberhasilan proyek disebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menggabungkan unsur infrastruktur, ekonomi, sosial, dan ekologi secara seimbang.
Pantura Madura ikut masuk radar
Selain tiga daerah utama di Pantura Jawa Timur, kerentanan pesisir utara Madura juga ikut menjadi sorotan. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep disebut perlu mendapat perhatian agar risiko serupa tidak berkembang lebih jauh.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, menyebut pembahasan yang berjalan juga mencakup kampung nelayan merah putih dan pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa Timur. Ia mengatakan penelitian dan assessment masih berlangsung untuk menyiapkan pelaksanaan proyek tersebut.
Didit menambahkan, beberapa titik kampung nelayan sudah mulai dibangun, termasuk di Gresik dan Malang Selatan. Di tengah rencana besar itu, Jawa Timur tetap diposisikan sebagai wilayah kunci di sepanjang Pantura Jawa sekaligus simpul utama logistik dan industri nasional, sehingga percepatan pengamanan pesisir dinilai makin mendesak.
Source: redaksi.duta.co
