Tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya kini menjadi penanda bahwa pengelolaan laut tidak lagi sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari strategi membangun ekonomi pesisir. Pemberian penghargaan kepada sejumlah kepala daerah dan kepala perangkat daerah menunjukkan bahwa inovasi di sektor kelautan dan perikanan mulai mendapat tempat penting dalam kebijakan pembangunan daerah.
Dorongan itu muncul di tengah kebutuhan menjaga laut tetap produktif sekaligus lestari. Pemerintah memandang pendekatan ekonomi biru sebagai jalur utama agar sumber daya laut bisa dimanfaatkan optimal tanpa mengorbankan lingkungan pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat.
Inovasi daerah mulai diakui
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi nyata para penerima. Ia menegaskan bahwa sektor kelautan memegang peran strategis dalam pembangunan nasional dan penguatan tata kelola perikanan.
Menurut Tito, penganugerahan ini merupakan apresiasi atas inovasi dan pengabdian yang memberi dampak nyata bagi masyarakat pesisir. Karena itu, keberhasilan daerah dalam mengelola wilayah laut kini dipandang bukan hanya dari hasil ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan.
Seleksi berlangsung ketat
Proses pemberian tanda kehormatan tidak berjalan singkat. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa usulan dimulai sejak Juli 2025 lalu melewati penilaian teknis dan administratif.
Tahap verifikasi juga melibatkan Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI. Setelah itu, proses berlanjut ke Sekretariat Militer Presiden serta Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 126/TK/Tahun 2025.
Laut besar, tanggung jawab besar
Besarnya perhatian terhadap sektor ini tidak lepas dari skala wilayah maritim Indonesia. Negara ini memiliki wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai sekitar 108 ribu kilometer, yang menjadikan sektor kelautan sebagai penopang strategis bagi ketahanan pangan nasional dan ekonomi maritim.
Modal geografis itu membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah. Pengelolaan wilayah pesisir yang efektif menjadi penting agar produktivitas perikanan tetap terjaga dan daya saing daerah ikut meningkat.
Pesan untuk daerah lain
Pemerintah berharap penghargaan ini mendorong daerah lain untuk memperkuat inovasi di wilayah pesisir. Harapannya, potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan lebih optimal tanpa mengabaikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada tujuh tokoh dari unsur kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan pesisir serta kesejahteraan masyarakat nelayan melalui kebijakan dan inovasi yang dijalankan di daerah masing-masing.
Prosesi penyematan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6), bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Semula, penyematan direncanakan bertepatan dengan Hari Nusantara, namun penyesuaian agenda membuat prosesi itu digabungkan ke rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila 2026.
