Usulan FCC untuk mewajibkan identitas pelanggan sebelum layanan seluler dan VoIP diaktifkan berpotensi mengakhiri akses terhadap ponsel anonim di Amerika Serikat. Kebijakan ini memicu kekhawatiran karena saluran komunikasi privat juga dibutuhkan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga dan orang yang berada dalam situasi berbahaya.
Electronic Frontier Foundation dan American Civil Liberties Union menilai aturan tersebut dapat menghalangi korban KDRT memperoleh nomor aman untuk menghubungi tempat penampungan. Risiko serupa juga disorot bagi remaja yang dipaksa pedagang manusia dan perlu menelepon untuk meminta pertolongan.
Dalam usulannya, regulator itu akan meminta operator seluler serta penyedia layanan VoIP mengumpulkan sejumlah data pribadi pelanggan. Data itu harus diserahkan sebelum layanan baru diaktifkan atau layanan yang ada diperbarui.
| Bagian Usulan | Ketentuan | Dampak yang Disorot |
|---|---|---|
| Data pelanggan | Nama, alamat, identitas pemerintah, nomor alternatif | Privasi pengguna lebih terbuka |
| Akses nomor baru | Memerlukan nomor telepon yang sudah ada | Menyulitkan pengguna pertama kali |
| Cakupan layanan | Operator seluler dan VoIP | Pengumpulan data meluas |
Persyaratan yang paling dipersoalkan adalah kewajiban memiliki nomor telepon sebelum seseorang dapat memperoleh nomor baru. Ketentuan ini dinilai janggal karena berpotensi menutup akses bagi orang yang baru pertama kali membutuhkan layanan seluler.
Aturan tersebut juga secara praktis akan menghapus pilihan ponsel anonim dari layanan prabayar atau perangkat yang kerap disebut burner phone. Perangkat semacam itu memang dapat dipakai untuk tindak kriminal, tetapi juga digunakan secara sah untuk melindungi keamanan pribadi.
FCC menyatakan pengumpulan data itu dimaksudkan untuk membantu investigasi penipuan, spionase, dan operasi pengaruh yang dianggap mengancam keamanan nasional. Namun, sejumlah pegiat hak digital mempertanyakan apakah pendekatan luas tersebut benar-benar menyasar akar persoalan.
Sydney Saubestre dari Center for Democracy and Technology menyebut pendekatan itu salah arah dan kontraproduktif. Menurutnya, warga Amerika tidak seharusnya mengorbankan privasi hanya karena FCC belum menempuh alternatif yang lebih terarah untuk menangani robocall.
Hambatan administratif juga menjadi perhatian karena sekitar 15 juta warga dewasa AS tidak memiliki SIM. Selain itu, 2,6 juta orang tidak memiliki kartu identitas berfoto yang diterbitkan pemerintah, sementara orang tanpa tempat tinggal dapat kesulitan memenuhi syarat alamat.
Kekhawatiran terhadap privasi pengguna Amerika bertambah karena akun pelanggan perusahaan telepon pernah diretas. Bila basis data identitas dan nomor telepon bocor, informasi tersebut dapat diakses pihak yang tidak berwenang.
Perdebatan publik turut mencuat di Reddit, dengan sejumlah komentar menggambarkan usulan itu sebagai langkah menuju pengawasan yang lebih ketat. Proposal FCC kini menghadapi kritik dari kelompok privasi yang meminta regulator mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna yang taat hukum.