Perlinsos Digital akan diuji dalam skala yang jauh lebih besar mulai Juni 2026. Perluasan ini menyasar 42 kabupaten dan kota sekaligus, jauh melampaui uji coba perdana yang sebelumnya hanya dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.
Langkah itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan salah sasaran bantuan sosial yang selama ini masih tinggi. Di lapangan, sebagian warga miskin belum tercatat sebagai penerima, sementara warga yang tidak layak masih bisa masuk daftar bantuan.
Masalah data menjadi titik paling krusial dalam penyaluran bansos. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshori Yusuf menilai data acuan yang belum diperbarui ikut membuat distribusi anggaran jaminan sosial tidak berjalan optimal.
DEN mencatat exclusion error mencapai 70 persen. Artinya, 70 persen orang yang berhak menerima bantuan justru tidak memperoleh bansos. Di sisi lain, inclusion error juga masih tinggi karena 40 persen masyarakat yang seharusnya tidak layak menerima bantuan ternyata tetap mendapatkan bansos.
Pendaftaran cukup lewat NIK
Perlinsos Digital disiapkan sebagai jalan cepat untuk memperbaiki kondisi itu. Sistem ini memungkinkan warga mendaftar secara mandiri hanya dengan NIK, lalu mengecek kelayakan secara instan.
Warga juga diberi ruang untuk mengajukan sanggah bila menemukan ketidaksesuaian data. Proses koreksi itu disebut dapat selesai hanya dalam waktu satu hari, sehingga perbaikan data penerima bisa berlangsung jauh lebih cepat dibanding cara lama.
Data banyak lembaga digabungkan
Kecepatan verifikasi Perlinsos Digital bertumpu pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP. Lewat penghubung ini, data dari berbagai lembaga digabung agar pengecekan penerima menjadi lebih akurat.
Data yang terhubung meliputi DTSEN, Dukcapil, PLN, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, BKN, serta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Integrasi lintas lembaga itu menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan.
Cakupan uji coba diperluas besar-besaran
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengatakan perluasan uji coba pada Juni mendatang akan menguji sistem dalam skala yang jauh lebih besar. Cakupan baru itu disebut setara 42 kali lipat dari wilayah percontohan awal.
Sejumlah daerah sudah masuk daftar uji coba, antara lain Medan, Surabaya, Makassar, Denpasar, Sumedang, Sleman, dan Manokwari. Total jangkauannya ditargetkan meliputi lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga.
Sebaran wilayahnya mencakup Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur. Dengan cakupan sebesar itu, pemerintah ingin melihat apakah sistem yang dibangun tetap berjalan efektif saat digunakan di berbagai karakter daerah.
Pendamping warga ikut disiapkan
Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika menjelaskan bahwa sistem ini dibangun dengan pendekatan berpusat pada warga. Karena itu, pemerintah daerah juga menyiapkan puluhan ribu agen lokal untuk membantu proses registrasi.
Agen tersebut berasal dari pendamping Program Keluarga Harapan, kader dasawisma, hingga perangkat desa. Dukungan di tingkat lokal ini diharapkan membuat warga lebih mudah mengakses layanan dan membantu pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran bansos melalui data yang lebih terhubung dan lebih mudah diverifikasi.
