Perubahan aturan visa bisnis di Jepang kini memukul langsung pemilik usaha asing di Tokyo, termasuk mereka yang sudah lama membangun kehidupan dan usaha di sana. Kenaikan syarat modal untuk visa business manager menjadi 30 juta yen dari 5 juta yen membuat banyak pelaku usaha kecil khawatir tidak lagi bisa bertahan.
Budhathoki Samjhana, warga Nepal berusia 38 tahun, menjadi salah satu yang paling tertekan oleh kebijakan baru itu. Ia datang ke Jepang sebagai pelajar pada 2016, menabung selama bertahun-tahun, lalu membuka restoran pertamanya pada 2023.
Di sebuah restoran kecil di Tokyo yang dipenuhi aroma momo Nepal, ia kini menghadapi kemungkinan kehilangan bisnis yang dibangun dari nol. Ancaman itu bukan hanya soal usaha, tetapi juga masa depan keluarganya setelah putrinya yang berusia 14 tahun baru saja bergabung di Jepang pada Januari setelah terpisah selama satu dekade.
Beban paling berat bagi pelaku usaha kecil
Budhathoki sempat membangun tiga usaha kuliner di Tokyo. Namun, masa transisi tiga tahun yang diberikan kepada pemegang visa tetap dinilai banyak pelaku usaha belum cukup untuk menyesuaikan diri dengan syarat baru.
Ia menyebut target modal baru itu mustahil dipenuhi. Jika izin tinggal bisnisnya tidak diperpanjang, keluarganya ikut terancam karena putrinya kini sudah bersekolah di Jepang.
| Nama | Latar Belakang | Situasi Terkini |
|---|---|---|
| Budhathoki Samjhana | Warga Nepal, datang ke Jepang pada 2016, membuka restoran pertama pada 2023 | Menghadapi ancaman kehilangan izin tinggal bisnis setelah syarat modal dinaikkan |
| Manish Kumar | Pemilik restoran India, tinggal di Jepang selama tiga dekade | Diberi tahu visa bisnisnya tidak akan diperpanjang |
Kasus lain datang dari Manish Kumar, pemilik restoran India yang sudah tinggal di Jepang selama tiga dekade. Ia bahkan telah diberi tahu bahwa visa bisnisnya tidak akan diperpanjang, meski ada masa tenggang.
Dalam sebuah pertemuan bulan lalu, Kumar menangis saat mengatakan bahwa anak-anaknya hanya berbicara bahasa Jepang, namun ia diminta kembali ke India. Pengalaman itu memicu reaksi besar dan mendorong lebih dari 67.800 orang menandatangani petisi yang meminta penghentian aturan baru tersebut.
Pengawasan imigrasi makin ketat
Para ahli visa menyebut petugas imigrasi kini jauh lebih ketat. Mereka meminta lebih banyak dokumen, termasuk bukti pajak dan premi asuransi sosial, sehingga proses perpanjangan menjadi lebih berat bagi banyak pemegang visa.
Menurut Kazuki Yuda, skema visa business manager awalnya dirancang untuk menarik wirausahawan, tetapi kemudian menjadi jalur yang mudah bagi calon pendatang yang tidak memiliki rencana bisnis nyata. Popularitas visa itu melonjak hingga sekitar 46.000 pemegang pada pertengahan 2025, naik 70 persen dari 2020, dengan sekitar setengahnya warga negara China menurut data pemerintah.
Yuda juga mengatakan ada calo properti yang memberi tahu orang bahwa visa bisa diperoleh hanya dengan membeli aset di Jepang. Daisuke Komori, penasihat urusan administratif lainnya, menyebut banyak calon klien, banyak di antaranya warga China, ingin pindah terutama demi pendidikan anak atau meninggalkan China.
Meski begitu, Yuda dan Komori sama-sama memperingatkan bahwa kebijakan yang lebih keras juga menekan pemilik restoran kecil dan wirausahawan muda. Mereka menilai aturan baru tidak hanya menyasar penyalahgunaan sistem, tetapi juga menghantam pelaku usaha yang benar-benar menjalankan bisnis.
Tekanan politik terhadap warga asing
Pemerintah Jepang mulai memperketat pengawasan setelah kementerian kehakiman pada Mei tahun lalu meluncurkan rencana “zero illegal foreign residents” untuk merespons kekhawatiran publik. Di sisi lain, Jepang tetap menghadapi angka kelahiran yang rendah dan populasi yang menyusut, sehingga imigrasi sebenarnya dapat membantu menahan penurunan jumlah penduduk.
Namun isu warga asing justru menjadi tema besar dalam pemilu majelis tinggi tahun lalu, yang ditandai oleh naiknya partai Sanseito dengan agenda “Japanese-first”. Partai itu menyebut imigrasi sebagai “silent invasion”, dan sejak menjabat pada Oktober, Perdana Menteri Sanae Takaichi berjanji melakukan penyaringan yang lebih ketat.
Pemerintah juga bulan lalu mengumumkan kenaikan tajam biaya visa bagi sebagian turis untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun. Di parlemen pada April, Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan tidak ada rencana untuk meninjau ulang aturan itu, meski kementeriannya menyatakan akan merespons berdasarkan keadaan masing-masing kasus.
Bagi banyak pemilik usaha asing di kawasan Okubo, Tokyo, kebijakan tersebut terasa sebagai tekanan ganda. Kawasan yang dikenal dengan deretan kafe Vietnam, rumah makan kari India, dan restoran barbecue Korea itu kini dipenuhi kekhawatiran bahwa usaha yang berjalan baik tetap bisa tersingkir oleh syarat baru yang makin sulit dipenuhi.
